Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perang dagang saat ini antara Tiongkok dan Amerika Serikat membuka peluang bagi para pebisnis di industri mainan (toys). Saat ini, Indonesia merupakan salah satu pemain utama di industri mainan global.

Iwan Tirtha, Direktur Utama PT Sunindo Adipersada Tbk mengatakan, prospek bisnis mainan di dalam negeri saja saat ini masih menjanjikan karena Indonesia memiliki populasi terbesar di kawasan Asean dengan rata-rata tingkat kelahiran 4,5 juta orang per-tahun dan telah menjadi pasar di Asia tenggara.

Sunindo Adipersada Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di industri mainan. Iwan menilai Indonesia sendiri merupakan negara dengan basis mainan yang kuat.

Sebelum China menguasai pasar industri mainan, Indonesia sudah terlebih dulu mengembangkan basis produksinya, sehingga dengan kesiapan infrastruktur, skill-labour, Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan negara-negara penghasil mainan anak-anak lainnya.

Baca juga: Sebanyak 54 Emiten IPO di 2021 dengan Total Nilai Rp 62,61 Triliun

"Sehingga kami tidak merasa khawatir akan bersaing dengan produk-produk dari negara-negara lain,” ujar Iwan Tirtha dalam keterangannya, Jumat (31/12/2021).

Selain menggarap pasar domestik, Sunindo juga menggarap pasar ekspor. Mengutip Kontan, salah satu pasar yang digarap adalah Asia.

"Perusahaan akan mengembangkan pasar di Asia khususnya Jepang, di Timur Tengah dan penjajakan ke Afrika," ungkap Direktur Utama PT Sunindo Adipersada Tbk Iwan Tirtha, saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (21/12/2021).

Perusahaan juga akan menjalankan strategi customer visit serta pameran-pameran besar untuk meningkatkan brand awareness, baik secara online maupun offline.

Terkait dengan perang dagang AS-Tiongkok, dia menilai hal ini memberi peluang besar bagi perekonomian Indonesia namun menurutnya hal itu masih terhalang oleh regulasi yang menyulitkan para pelaku usaha.

Baca juga: Investasi Sektor Industri Meningkat 17,3 Persen, Kemenperin: Terbesar dari Industri Logam Dasar

Ia mencontohkan soal modal usaha, sebagaimana dilansir dari survei Pricewaterhouse Cooper, sebesar 74 persen UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan.

Dia juga menilai persoalan perizinan masih jadi kendala dunia usaha, khususnya bagi usaha UMKM di Indonesia yang belum memiliki badan hukum yang jelas karena tidak memiliki perizinan resmi.

"Karenanya, sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah terkait regulasi yang menyulitkan bagi para pelaku usaha tersebut," ujarnya mengingatkan.