Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Investasi/BKPM menandatangani Nota Kesepahaman dengan Lotte Chemical Corporation mengenai Fasilitasi Percepatan Realisasi Investasi.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea Gandi Sulistiyanto Soeherman mengatakan, hal ini mencerminkan komitmen dari Indonesia dan Korea Selatan dalam meningkatkan investasi, serta mengembangkan kemitraan baru di bidang ethylene.

Baca juga: Menteri Bahlil Sebut Larangan Ekspor Batubara Tak Berpengaruh pada Investasi Asing

“Saya berharap penandatanganan Nota Kesepahaman ini akan memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan pada bidang-bidang strategis lainnya,” kata Sulis sapaan Gandi Sulistiyanto, Jumat (7/1/2022).

Selain penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut, kata Sulis, dilakukan juga penandatanganan Perjanjian Engineering, Procurement and Construction/EPC antara PT Lotte Chemical Indonesia dan para kontraktor.

"Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, Pemerintah Indonesia menawarkan negara-negara mitra, termasuk Korea Selatan, menjadi equity partner dalam joint venture dalam rangka mengatasi masalah rantai pasok global," paparnya.

Baca juga: Tak Lekang Oleh Waktu, Investasi Emas Dinilai Masih Menjanjikan

Proyek ethylene baru atau disebut proyek line, bertujuan membangun komplek petrokimia yang disiapkan untuk memproduksi 1 juta ton ethylene dengan target penjualan sebesar 2,06 miliar dolar AS per tahun.

Di lain kesempatan, Sulis memenuhi undangan dari Menteri Perdagangan Korea Selatan Yeo Han-Koo, dalam rangka membahas potensi kerjasama Korsel dengan sejumlah negara mitra guna mengatasi krisis kekurangan pasokan raw materials (bahan baku).

Dalam kesempatan tersebut, Sulis menyampaikan, pemerintah Indonesia memandang penting pendekatan jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi masalah raw materials.

Untuk jangka pendek, kata Sulis, perlunya aktivasi kembali dari konektivitas global termasuk mobilitas pelaku usaha dan kelompok pekerja, serta pentingnya peningkatan kapasitas maupun kesempatan sektor swasta dalam mengakses rantai pasok global.

Untuk jangka panjang, Sulis menyebut ada tiga strategi yaitu, pertama, penguatan infrastruktur logistik, di mana Indonesia saat ini sedang membangun dan mengembangkan 30 pelabuhan di seluruh wilayah NKRI.

"Kedua, perlunya diversifikasi sumber pasokan. Ketiga, proteksionisme perdagangan perlu dibatasi dan tunduk pada ketentuan hukum internasional yang berlaku," tuturnya.