Pemerintah Diminta Tak Hapus DMO Batubara untuk PLN
Pemerintah diminta mengkaji ulang rencana menghapus peraturan mengenai harga khusus batubara untuk pembangkit listrik dalam negeri
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta mengkaji ulang rencana menghapus peraturan mengenai harga khusus batubara untuk pembangkit listrik dalam negeri melalui domestic market obligation (DMO).
"Ini harus dikaji secara mendalam. Karena yang diuntungkan adalah pengusaha batubara, dan secara langsung akan meningkatkan BPP (biaya pokok pembangkitan) listrik PLN," kata Anggota Komisi VII DPR Mulyanto saat dihubungi, Selasa (11/1/2022).
Baca juga: Dinilai Gagal Kelola Pasokan Batubara, Luhut Minta Anak Usaha PLN Ini Dibubarkan
Mulyanto menilai, rencana kebijakan tersebut aneh karena yang dicabut pemerintah bukan izin pengusaha nakal yang lalai terhadap kewajiban DMO, tetapi malah DMO-nya yang dicabut.
"Sepatu kesempitan, yang dipotong jari kakinya. Kepala yang gatal, kaki yang digaruk," papar politikus PKS itu.
Menurutnya, pemerintah jangan sradak-sruduk dalam mengambil sesuatu kebijakan, tetapi harus dilakukan secara prudent atau bi
jaksana.
Baca juga: Ekspor Batubara Kembali Dibuka, Pengusaha Bersorak
"Begitu juga dengan kebijakan dadakan untuk menghapus DMO dan PLN membeli batubara dengan harga pasar," ucap Mulyanto.
Sebelumnya, perusahaan tambang diwajibkan untuk memasok batu bara ke dalam negeri sesuai harga DMO sebesar 70 dolar AS per metrik ton. Perusahaan juga wajib memenuhi 25 persen dari produksinya untuk pasar domestik.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa PT PLN (Persero) akan membeli batu bara dengan harga pasar.
Hal ini menandakan peraturan mengenai harga khusus batu bara untuk pembangkit listrik dalam negeri melalui DMO ditiadakan.
Baca juga: Izin Ekspor Batubara Akan Dibuka Lagi, Aturan DMO Bakal Diubah
Penerapan skema tersebut juga akan diikuti oleh pembentukan badan layanan umum (BLU) untuk mengatur selisih harga yang dibeli PLN dengan harga pasar.
“Jadi akan dibentuk BLU. BLU akan bayar ke PLN, sehingga PLN membeli secara market price, sehingga tidak ada lagi nanti pasokan terganggu lagi,” katanya.
