Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Manajemen PT Indomarco Prismatama (Indomaret) memastikan ketersediaan produk minyak goreng Rp 14 ribu per liter di setiap tokonya. 

Namun, hal tersebut semuanya tergantung dari pasokan dari produsen minyak goreng, karena Indomaret hanya sebagai pihak penjual. 

Marketing Director PT Indomarco Prismatama, Darmawie Alie menjelaskan, ketersediaan minyak goreng di setiap toko pastinya sesuai supply yang diterima Indomaret dari produsen.

Baca juga: Mendag Dicecar DPR Soal Minyak Goreng, Perbandingan Harga dengan Malaysia hingga Bantah Pencitraan

"Untuk mengisi kekosongan perlu disupport supply dari pemasok," kata Darmawie saat dihubungi, Senin (31/1/2022).

Ia menyebut, kekosongan minyak goreng Rp 14 ribu di beberapa toko, karena belum adanya pasokan dari produsen. 

"Betul, tergantung dari supply," ucapnya.

Diketahui, pemerintah telah menerapkan kebijakan minyak goreng satu harga Rp 14 ribu per liter. 

Namun, dalam beberapa hari setelah kebijakan tersebut diterapkan sejak 19 Januari 2022 di ritel modern, minyak goreng selalu tidak tersedia di sejumlah, termasuk di Indomaret.

Minyak Goreng Rp 14.000 Susah Dicari

Meski pemerintah telah menggelontorkan minyak goreng satu harga yang dibanderol Rp 14.000 per liter, pada kenyataannya di pasaran tetap langka.

Para ibu-ibu masih kerepotan mencari-cari minyak goreng murah yang dijual di ritel modern, padahal program minyak goreng satu harga ini sudah berlangsung sejak seminggu lalu.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono mengatakan, langkanya minyak goreng Rp 14.000 per liter di pasar lantaran adanya panic buying dari masyarakat.

Baca juga: Mendag: Saya Minta Tolong Bapak dan Ibu Tak Usah Berbondong Beli Minyak Goreng

"Kan sekarang orang masih pada panic buying. Lihat aja meskipun pembeliannya sudah dibatasi 2 pouch per orang tapi ada aja yang keluarga lain yang disuruh untuk membeli padahal masih satu keluarga, jadi satu keluarga itu bisa beli minyak goreng sampai 10 liter," ujar Veri saat dihubungi Kompas.com, Jumat (28/1/2022).

Hal inilah menurut dia, yang menyebabkan berapa banyak pun pihak ritel menjual minyak goreng di tokonya tetap akan habis.

Veri juga mengatakan, sebenarnya secara hitung-hitungan pihak produsen minyak goreng sudah sangat cukup dalam memproduksi dan mengedarkan minyak goreng.

Hanya saja menurut dia, karena adanya panic buying tersebut, stok minyak goreng tetap terasa kurang.

"Misalnya, produsen sudah merencanakan jumlah produksi minyak gorengnya 1.000 liter untuk 1 bulan, terus karena ada kepanikan tadi, orang membeli yang dikira bakal cukup tapi ternyata tidak. Jadi terasa stoknya yang berkurang padahal tidak," jelas Veri.

Oleh sebab itu, kata dia, pihaknya dalam hal ini Kementerian Perdagangan telah menyuruh pihak produsen minyak goreng untuk terus menggenjot produksinya.

"Pak Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (DJPN) kita, pak Oke, sudah memanggil mereka (produsen) biar hasil produksinya terus digenjot," kata Veri.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor mengatakan, pihaknya yang ditunjuk sebagai salah satu produsen minyak goreng untuk program minyak goreng satu harga, mengaku sudah melakukan instruksi yang diminta oleh pemerintah.

Bahkan, pihaknya telah memproduksi jumlah minyak goreng untuk program tersebut melebihi permintaan pemerintah.

"Saya enggak bisa ngasih datanya harus dicek satu-satu tapi yang pasti Wilmar memproduksi minyak goreng untuk program tersebut di atas dari jumlah yang diminta. Cek saja di lapangan, stok ada," kata Master Parulian.

Baca juga: Mendag Kesal Produsen Minyak Goreng Tak Penuhi Komitmen Buat Harga Murah

Master juga menilai, penyebab minimnya minyak goreng di ritel lantaran masih banyaknya konsumennya yang panic buying.

"Mereka berfikir program ini sebentar jadi beli barang (minyak) langsung yang banyak untuk stok yang lama. Jadi dirasa stoknya yang minim, padahal tidak begitu," ungkap Master.

"Logikannya gini, misal nih, kebutuhan awalnya 2 juta ton, tapi karena sebagian besar yang tadinya cuma beli sekilo jadi 3 kilogram satu kekuarga karena takut kekurangan minyak goreng, otomatis kebutuhannya meningkat kan. Itu yang buat jadi terasa stoknya minim," sambung dia.

Ayam Mati di Lumbung Padi

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, polemik mengenai mahalnya minyak goreng di Indonesia ibarat ayam yang mati di lumbung padi.

Sebab dijelaskan dia, Indonesia menjadi negara terbesar penghasil Crude Palm Oil (CPO), namun masyarakatnya belum bisa mendapatkan harga minyak goreng yang murah.

Baca juga: Ancam Produsen Minyak Goreng, Mendag: Tak Penuhi DMO 20 Persen, Tidak Boleh Ekspor

"Dalam gejola minyak goreng di pasar ibarat ayam mati di lumbung padi. Mengapa, karena kita penghasil CPO yang terbesar tapi negara gagal memasok harga minyak yang rasional kepada masyarakat dengan harga yang tinggi bahkan kalah jauh dengan Malaysia.

Ini malah sebaliknya, penghasil CPO terbesar tapi harganya malah yang termahal," ujarnya dalam diskusi Media Syndicate Harga Minyak Goreng Naik Tinggi secara virtual, Jumat (28/1/2022).

Tulus menilai pemerintah tidak memiliki kesiapan dari jauh-jauh hari untuk memitigasi gejola harga. Padahal jauh sebelumnya, Tulus bilang, kenaikan minyak goreng sudah terprediksi.

"Namun yang jadi kambing hitamnya adalah demand tinggi karena menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), itu selalu disebut alasannya. Pasti ini tidak kayak gitu pasti ada sesuatu distorsi pasar yang lebih seitemik," kata Tulus.

Tulus juga mengkritisi terkait program satu harga yang dimana semua minyak goreng dibanderol Rp 14.000 per liter. Dalam program ini, pemerintah menyiapkan 1,2 juta miliar liter minyak goreng untuk didistribusikan dengan harga yang sama.

Tulus menilai pemerintah dalam membuat program ini justru salah kaprah karena tidak mengetahui dan memahami psikologi konsumen.

Bukan hanya itu, Tulus juga mengatakan, pemerintah gagal dalam mendalami dan memahami supply chain terhadap minyak goreng.

"Saya simpulkan subsidi 1,2 juta miliar liter itu kebijakan yang sia-sia seperti menggarami laut. Terbukti kan programnya tidak efektif," ungkap Tulus.