Tribun Bisnis

Pemindahan Ibu Kota Negara

Penjualan Aset Negara Masuk Daftar Sumber Anggaran Pembangunan Nusantara

Pemanfaatan aset negara harus dilihat secara jernih dan hati-hati, walaupun niatnya hasil pemanfaatan aset yang ditinggalkan

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Penjualan Aset Negara Masuk Daftar Sumber Anggaran Pembangunan Nusantara
YouTube metrotvnews
Desain ibu kota baru 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan menyebut pemanfaatan aset negara yang berada di Provinsi DKI Jakarta, masuk dalam daftar sumber anggaran pembangunan Ibu Kota Negara dengan nama Nusantara di Kalimantan Timur.

Dalam pemanfaatan aset tersebut, satu di antaranya terdapat opsi untuk dijual ke pihak lain.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya menjelaskan, dalam tata kelolaan aset negara sudah ada aturan mainnya, baik berupa Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu).

Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara Masih Terhambat Anggaran

"Artinya nanti kita lihat jenis-jenis asetnya seperti apa? Sehingga pola pemanfaatannya pun nanti disesuaikan. Apakah dikerjasamakan, dipindah tangankan atau bahasa sederhananya dijual, atau digunakan pihak lain," kata Made secara virtual, Rabu (2/2/2022).

Menurut Made, pemanfaatan aset negara harus dilihat secara jernih dan hati-hati, walaupun niatnya hasil pemanfaatan aset yang ditinggalkan sebagai pendanaan Ibu Kota Negara.

"Pemanfaatan aset sudah masuk dalam list, itu akan masuk dalam sumber pendanaan dari pembangunan IKN," tutur.

Baca juga: Jawaban Ridwan Kamil Soal Namanya Diisukan Berpeluang Jadi Kepala Otorita IKN Nusantara

Namun, Made tidak secara rinci kemungkinan aset negara mana yang akan dijual atau dikerjasamakan dengan pihak lain, karena hanya 30 persen aparatur sipil negara (ASN) yang ada di Jakarta akan pindah ke Kalimantan Timur.

"Tidak seluruhnya kita akan berpindah ke ibu kota baru. Sehingga melihat tahapan pemindahannya juga, kan tidak lansung 2024 semua kantor akan kosong, kan tidak seperti itu," tuturnya.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas