Bappenas Tegaskan Pemindahan IKN Wujudkan Pemerataan Ekonomi
Pemerintahan Presiden Jokowi merancang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Rudy S Prawiradinata menyatakan selama 30-40 tahun terakhir, persebaran penduduk dan pertumbuhan ekonomi terpusat di Jawa, khususnya Jakarta dan Sumatera.
Karena itu, Pemerintahan Presiden Jokowi pun merancang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pemindahan IKN tersebut sudah dirancang sejak tahun 2017.
Baca juga: Kepala BIN Sebut IKN Nusantara Dibangun Dengan Konsep Smart City Tanpa Hilangkan Kearifan Lokal
"Beberapa tahun terakhir, kontribusi dari pulau Jawa terhadap perekonomian nasional adalah 58,75 persen. Karena itu, pemindahan IKN ini bertujuan untuk menggeser sentra perekonomian agar terjadi pemerataan," ujar Rudy dalam webinar Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara, Jumat (18/2/2022).
Rudy menuturkan pemindahan IKN akan diiringi dengan pengembangan klaster-klaster ekonomi untuk memicu terjadinya urbanisasi ke Kalimantan Timur.
"Pertumbuhan penduduk di IKN sampai 2045 diperkirakan mencapai 1,7-1,9 juta jiwa,” ujar Rudy.
Pada tahun yang sama, lanjutnya, pertumbuhan rata-rata investasi di IKN ditargetkan mencapai 11,9 persen.
Sementara untuk keseluruhan wilayah Kalimantan Timur mencapai 4,2 persen.
"Penggerak ekonomi di IKN nantinya akan ditopang oleh Balikpapan dan Samarinda," tambah Rudy.
Baca juga: Pimpinan Komisi II DPR Sebut Jokowi Pilih Figur Senior untuk Pimpin IKN Nusantara
Sementara Pemerhati Politik dan Isu-isu Strategis Prof Imron Cotan menyatakan standar yang ditetapkan oleh WHO agar zona nyaman hunian bagi satu orang tercapai adalah 9 sampai 50 meter persegi.
Dengan jumlah penduduk 11,25 juta jiwa, Jakarta memerlukan ruang publik setidaknya seluas sekitar 112,5 juta meter persegi.
Hal tersebut adalah mustahil karena luas wilayah Jakarta hanya sekitar 661,5 kilometer persegi
Bila ruang yang memadai itu tak terpenuhi, potensi pecahnya kerusuhan sosial atau social unrest tinggal menunggu waktu.
Baca juga: Presiden Jokowi Teken UU IKN, Pembangunan Ibu Kota Segera Dimulai
"Maka tak heran apabila kerusuhan-kerusuhan sering terjadi di kota-kota besar, karena sempit dan padatnya penduduk cenderung membuat warga menjadi agresif. Apalagi sumber-sumber ekonomi terbatas,” kata Imron.
"Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara dapat mencegah ledakan demografis, yang berwujud social unrest tersebut. Dan warga Kalimantan Timur yang saya temui beberapa waktu lalu pun sangat mendukung pemindahan IKN ini,” pungkas mantan Duta Besar RI Untuk Australia dan Republik Rakyat China (RRC) itu.