Menhub Budi Karya Sumadi Targetkan Pembangunan Bandara di IKN Selesai pada 2024

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan calon Bandara Baru Penunjang Ibu Kota Negara (IKN) di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, letaknya di antara IKN dengan Balikpalan.

Disampaikan Menhub saat melakukan peninjauan ke titik lokasi calon bandara baru bersama dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Ketua Satuan Tugas Pembangunan IKN Danis Sumadilaga, dan Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto. 

"Bandara baru ini nantinya memiliki panjang landas pacu (runway) sepanjang 3.000 meter x 45 meter, dan bisa didarati pesawat berbadan besar seperti Boeing 777," ujar Budi Karya dalam keterangannya, Selasa (22/2/2022).

Baca juga: Anggota Komisi II Tegaskan Kepala Otorita IKN Tidak Boleh Rangkap Jabatan 

Ia menerangkan, bandara baru tersebut bisa diselesaikan pada tahun 2024 mendatang. Hal tersebut menilik dari situasi di lapangan, serta pengalaman membangun bandara sebelumnya.

“Melihat situasi di lapangan dan pengalaman membangun Bandara YIA yang ukurannya sama, itu bisa dilaksanakan,” tutur Budi Karya.

Ia berujar, telah melakukan penelitian atau studi penentuan lokasi calon bandara baru yang lokasinya sangat strategis, yaitu berada di antara kawasan IKN dengan Balikpapan.

“Lokasi ini akan dihubungkan oleh jalan tol, baik dari Balikpapan maupun IKN,” kata Budi Karya.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Kaltim, KemenPUPR, TNI, POLRI, dan unsur terkait lainnya, yang telah berkolaborasi memberikan panduan dalam penelitian penentuan titik calon bandara baru IKN.

Baca juga: Di Kawasan IKN akan Dibangun Bandara Internasional, Memiliki Panjang Landasan 3.000 Meter

“Titik tersebut telah sesuai dengan jaringan jalan yang direncanakan KemenPUPR dan Bappenas,” tutur Budi Karya.

Budi Karya menyebut akan berkoordinasi dengan TNI AU terkait kolaborasi penggunaan bandara IKN untuk kepentingan komersial dengan kepentingan militer.