Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Demokrat Debby Kurniawan, meminta pemerintah untuk mengungkap mafia karantina dan mafia pengurusan visa cepat di Bali.

Dia menilai praktik kotor seperti ini bisa mencoreng sektor pariwisata di Indonesia. "Harus ditindak cepat kasus mafia karantina dan pengurusan visa cepat di sektor pariwisata kita," ujar Debby kepada wartawan, Kamis (23/2/2022).

Dirinya pun mendukung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno yang merespon cepat kasus tersebut.

"Target pascapandemi wisatawan asing (Wisman) bisa ramai ke Tanah Air. Dengan peristiwa ini, kami khawatir mereka akan berpikir dua kali untuk datang lagi ke Indonesia," kata dia.

"Jelas oknum ini merugikan sektor pariwisata kita. Harus diungkap dan diberikan sanksi tegas, agar ada efek jera," imbuhnya.

Baca juga: Praktik Mafia Visa di Bali Bersumber dari Hulu

Legislator Partai Demokrat ini meminta pemerintah melakukan pengawasan di pintu masuk ke Indonesia, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat.

"Ini untuk apa? Tentu kita ingin pandemi segera berlalu. Apabila ini longgar dan ada oknum yang nakal, maka bisa saja PPLN (OTG atau tanpa gejala) membawa virus Covid-19 dari luar dan menularkan di Tanah Air. Kasus Covid-19 tak akan selesai, naik lagi dan naik lagi. Terus kapan kita bisa rampung tangani pandemi," imbuhnya.

Baca juga: Praktik Mafia Visa di Bali: Ingin Jalur Cepat? Bayar Rp 5,5 Juta

Ia meminta agar penerapan masa karantina bagi PPLN WNA sesuai peraturan penanganan Covid-19. Hal ini untuk menjaga masyarakat Indonesia dari penularan virus Covid-19 dari luar negeri.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, akan mengusut tuntas mafia pengurusan visa cepat untuk liburan ke Bali.

Baca juga: Cegah Mafia Karantina, Polri Diminta Awasi Ketat Jalur Pintu Masuk Internasional

Masalah tersebut mencuat setelah Gubernur Bali Wayan Koster membenarkan dan melaporkan adanya mafia karantina di Bali dan permainan e-visa pada Kamis 17 Februari 2022 lalu.

“Pada intinya saya sangat menyayangkan adanya mafia karantina yang mematok harga visa di atas harga yang telah ditetapkan. Banyak laporan dari pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) WNA yang merasa dirugikan oleh oknum yang diduga melakukan praktik ‘mafia karantina’. Perbuatan oknum tersebut selain merugikan para PPLN WNA juga mencoreng pariwisata Indonesia di mata dunia,” kata Sandiaga.