Jokowi Minta Pengurusan SNI UMKM Dipermudah: Jangan Ruwet dan Mahal

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta biaya pengurusan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk UMKM dipermudah.

Pasalnya, kata Presiden, ia sering mendapat keluhan sulitnya memperoleh sertifikasi SNI.

"Urusan yang sering dikeluhkan ke saya, pak sulit ini SNI-nya, SNI ini barang apa toh? sertifikatnya sulit pak, sertifikat apalagi?" kata Jokowi saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, (25/3/2022).

Baca juga: Mendagri: Ada 100 Ribu Lebih Item Produk UMKM di Aplikasi Toko Daring yang Dikelola LKPP

Menurut Presiden pengurusan SNI bagi UMKM harus dipermudah. Sehingga produk UMKM dapat diperkenalkan lebih luas dan masuk ke dalam e-katalog atau sistem informasi elektronik dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Barang barang kita sendiri kok, permudah, buat sederhana, ada kepala badan enggak sih yang keluarin SNI di sini, buat sederhana, jangan ruwet, mahal lagi, bayar sini bayar sana, kapan UMKM kita dapat SNI kalau digitu-gituin, dipermudah, biar semuanya bisa masuk ke e-katalog," katanya.

Baca juga: Dorong UMKM Go Digital, Indotrading Gandeng LKPP dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Presiden meminta kepala LKPP Abdullah Azwar Anas untuk memasukan sebanyak-banyaknya UMKM ke dalam e-katalog. Sehingga produk UMKM tersebut dapat dibeli oleh Kementerian, Pemda, ataupun BUMN.

"Masukkan sebanyak banyaknya. Saya minta kepada Kepala LKPP Pak Anas, kemarin 50 ribu sudah meloncat menjadi 176 ribu sudah masuk e-katalog, akhir tahun harus bisa tembus sampai tembus 1 juta lompatannya harus begitu," katanya.

Presiden juga meminta kepala daerah mulai dari gubernur wali kota, hingga bupati untuk ambil produk-produk UMKM, terutama yang bagus kualitasnya.

Apabila hal ini dilakukan kata Presiden maka pelaku UMKM akan tersenyum. UMKM akan berproduksi dan meningkatkan kapasitas produksinya. Jangan malah sebaliknya, pengadaan barang dan jasa kebanyakan diisi oleh bareng impor.

"Uang-uang APBN, uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor, itu kadang kadang gimana toh aduh (tunjuk kepala)? Saya detilkan lagi, gregetan saya," pungkas Presiden.