Pengamat Sarankan Pengawasan Perbankan Dikembalikan ke Bank Sentral, Ini Alasannya
Di mana, Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral menjadi bagian dari kebijakan moneter, namun tidak demikian halnya dengan OJK.
Penulis: Malvyandie Haryadi
Editor: Hendra Gunawan
Dalam panasnya pertempuran, lanjutnya, militer bergantung pada rantai komando yang jelas untuk memastikan pandangan terkonsolidasi dari medan perang dan koordinasi sumber daya yang efektif.
Pemisahan pengawasan dari bank sentral akan seperti memiliki beberapa jenderal dengan tujuan yang berpotensi berbeda secara bersamaan memberikan perintah kepada tentara yang sama. Sulit untuk melihat bagaimana ini bisa berhasil.
Selanjutnya Deni mengingatkan, manajemen krisis yang sukses membutuhkan koordinasi yang tepat waktu dan efektif.
Menjadikan Lembaga lain, seperti OJK untuk ikut mengawasi perbankan justru bisa mematikan efektivitas pengawasan perbankan itu sendiri.
Terakhir, ada hubungan antara pengawasan kehati-hatian dan pemeliharaan stabilitas sistemik.
Termasuk, pengawasan kehati-hatian terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.
"Jelas bahwa bank sentral adalah satu-satunya Lembaga yang mampu melakukannya secara simultan," ungkapnya.
Memindahkan Ibu kota negara saja dari Jakarta ke Kalimantan, kata Deni, bisa dilakukan dengan cepat.
Apalagi mengembalikan fungsi pengawasan perbankan ke BI, seharusnya bisa lebih mudah dan cepat. Karena tidak memerlukan biaya.
