Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam mewujudkan program transformasi digital inklusif.

Dibutuhkan kerja sama semua pihak, termasuk perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar wilayah di tanah air terkoneksi internet.

Kerja sama atau kolaborasi dengan pihak swasta juga sebagai solusi keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah untuk mewujudkan program transformasi digital di Indonesia.

Baca juga: Perluas Literasi Keuangan, BNC Gulirkan Program Baru di Layanan Perbankan Digital

“Tidak bisa sendiri, tapi pemerintah tetap sebagai lokomotif. Terutama pada daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal),” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong, Selasa (12/4/2022).

Menurutnya, pemerintah memahami bahwa mewujudkan transformasi digital di tanah air tidak memiliki nilai ekonomis bagi perusahaan, terutama di wilayah 3T.

Untuk itu, pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) sebagai perusahaan nomenklatur di bawah Kementerian Kominfo, akan membangun infrastruktur pelayanan telekomunikasi dan informasi.

Baca juga: Menkominfo Pastikan Pemerintah Tidak Terlibat dalam Peretasan Akun Medsos Jelang Aksi 11 April

"Bakto membangun BTS-BTS (base transceiver station) di wilayah 3T. Sebab bagi operator ini kan tidak bernilai ekonomi, berapa sih yang pelanggannya di situ punya HP di daerah 3T? Maka pemerintah hadir, tapi tetap nanti yang operasikan mereka swasta,” kata Usman.

Selanjutnya, dia menambahkan di wilayah-wilayah 3T, Bakti akan membangukan BTS, sedangkan swasta yang akan mengoperasikan.

"Sebab jika swasta yang harus membangun BTS, tentu nilai keekonomian kurang. Kecuali di wilayah-wilayah yang padat penduduk, perusahaan swasta tentu yang akan membangun BTS," pungkasnya.

Adapun pemerintah mengakui bahwa hingga akhir 2021, sekira 80 persen wilayah indonesia sudah terkoneksi internet, dan diharapkan semua wilayah pada 2024.