DPR: Harga BBM Layak Naik Agar Anggaran Subsidi APBN Tak Membengkak
Anggota DPR beranggapan, dengan harga minyak dunia yang melonjak, jika harga BBM tidak dinaikkan akan membebani APBN.
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews, Willy Widianto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemulihan ekonomi Indonesia seusai dihantam pandemi Covid-19 dinilai termasuk yang tercepat dibandingkan negara lain.
Menurut anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax tidak bisa menjadi salah satu indikator kegagalan pemerintah mendorong pemulihan ekonomi.
“Dasarnya apa menuding Pemerintah Jokowi gagal, sedangkan secara global Indonesia menjadi salah satu yang terbaik dalam pengendalian Covid-19. Indonesia saat ini menjadi salah satu negara yang proses pemulihan ekonominya tercepat dari negara-negara lain,” kata dia saat dihubungi, Kamis (14/4/2022).
“Di bawah Presiden Jokowi di saat tekanan ekonomi akibat Covid-19 yang menekan ke sendi-sendi kehidupan kita menjadi salah satu yang recovery-nya yang salah satu tercepat,” katanya.
Dia menilai lucu jika kenaikan harga BBM dan beberapa sembako dijadikan alasan menuding pemerintah gagal.
Baca juga: Pemerintah-DPR Sepakat Tambah Kuota BBM Subsidi, Pertalite Jadi 28,50 Juta Kiloliter
“Ingat dampak perang Rusia dengan Ukraina begitu besar terhadap perekonomian global, salah satunya migas yang mengerek naik, sehingga otomatis seluruh dunia mengalami suatu inflasi yang begitu dahsyat,” ujarnya.
Dia mengatakan, Amerika Serikat dan China pun ikut mengalami inflasi tersebut.
Baca juga: Pemerintah Bakal Menyesuaikan Harga BBM, Listrik dan LPG
“Saya kira menjadi lucu dan menjadi aneh ketika masalah kenaikan BBM yang diakibatkan dari efek domino dari perang Rusia dengan Ukraina, kemudian disalahkan atau dicap gagal karena Indonesia tidak bisa menekan harga global,” jelasnya.
Dia menjelaskan harga minyak dunia melonjak sehingga jika harga BBM tidak dinaikkan, hal itu akan membebani APBN.
Baca juga: Sopir Truk di Pontianak Demo Pembatasan Pembelian BBM, Begini Penjelasan Pertamina
Jika APBN mengalami perubahan, dampaknya terhadap sejumlah program pemerintah seperti bantuan sosial (Bansos) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan terganggu.
“Kalau kita tidak naikkan (harga BBM) akan terjadi subsidi yang sangat besar, sehingga dampaknya kepada program-program kerakyatan akan terganggu. Mana ada negara yang bisa menghindar terhadap kenaikan harga BBM akibat dampak perang Rusia dengan Ukraina, saya kira itu fakta ya,” kata dia.
Dia mengajak menganalisa kenapa harga BBM di seluruh dunia naik atau mengalami inflasi.
“Ayo belajar terhadap situasi seluruh dunia. Kita percaya pemerintah akan berupaya keras terhadap kenaikan itu bisa ditekan meskipun inflasi pasti naik, harga BBM otomatis, tapi bagaimana agar kenaikan itu bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini,” ujarnya.