TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalang di balik mahalnya harga minyak goreng telah terungkap oleh aparat kejaksaan.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa kasus yang ditangani Kejagung tidak berkaitan dengan program penyediaan minyak goreng curah bersubsidi untuk masyarakat.

"Kami berharap kejadian ini tidak menyurutkan semangat positif yang sudah dibangun. Untuk itu, pemerintah akan semakin memperkuat pengawasan di semua lini distribusi," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Rabu (20/4/2022).

Baca juga: Menperin Imbau Industri Terus Perkuat Program Minyak Goreng Curah Bersubsidi

Dalam pengawasan program tersebut, Kemenperin bekerja sama dengan Polri menegakkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan.

Selain itu, juga melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.

Lebih lanjut kata Agus, Kemenperin terus mendukung upaya produsen dan distributor dalam mempercepat distribusi, serta berharap semua pihak tetap tenang dan menjalankan program ini dengan baik.

Ia melihat, permasalahan dapat terjadi baik dari produsen, distributor, hingga ke pengecernya.

"Oleh karena itu, kami membuka komunikasi yang intensif dengan pelaku industri untuk mencari solusi terbaik dalam penyaluran minyak goreng curah bersubsidi bagi masyarakat," sambung Agus.

Baca juga: Temukan Penyimpangan Penyaluran Minyak Goreng Curah Bersubsidi, Menperin: Jangan Ambil Kesempatan 

Distribusi minyak goreng curah bersubsidi ini telah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Artinya, kata Agus, produsen yang telah memperoleh penugasan sesuai nomor registrasi masing-masing wajib menyalurkan minyak goreng curah bersubsidi sesuai ketentuan.

"Bagi perusahaan yang belum merealisasikan penyaluran Minyak Goreng Curah Bersubsidi atau realisasinya masih di bawah target yang ditetapkan, Kemenperin memberikan sanksi berupa teguran tertulis, denda, hingga pembekuan izin berusaha," tegas dia.

Baca juga: Pedagang Tak Kebagian Minyak Goreng Curah Saat Operasi Pasar Murah di Cirebon, Ini Penyebabnya

Sanksi ini juga berlaku jika ada perusahaan industri yang menarik diri keluar program ini.

Sanksi juga dikenakan kepada perusahaan produsen, distributor dan pengecer yang melanggar ketentuan yaitu menyalurkan minyak goreng curah bersubsidi untuk repacker, industri menengah dan besar, serta ekspor.

4 tersangka kasus minyak goreng

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) berinisial IWW sebagai tersangka kasus penyelewengan minyak goreng.

Selain IWW, Kejagung juga menetapkan tiga tersangka lainnya sehingga total ada empat tersangka yang ditetapkan Kejagung dalam kasus minyak goreng ini.

"Tersangka ditetapkan empat orang. Yang pertama pejabat eselon I pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan," beber Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (19/4/2022).

Kejagung membeberkan ketiga tersangka lainnya, yaitu Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT; Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA; dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT sebagai tersangka. (Ade Miranti Karunia/Aprillia Ika)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menperin Bakal Bekukan Izin Usaha Perusahaan yang Belum Salurkan Minyak Goreng Curah Bersubsidi"