Pemerintah Meluncurkan Program Minyak Goreng Rakyat, Tersebar di 1.200 Lokasi
Pemerintah meluncurkan Program MigorRakyat pada hari ini agar penjualan minyak goreng curah dengan harga Rp14.000 per liter dapat tepat sasaran.
Penulis: Widya Lisfianti
Editor: Pravitri Retno W
TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersinergi dengan pelaku usaha minyak goreng (migor) meluncurkan Program MigorRakyat pada hari ini, Selasa (17/5/2022).
Program ini bertujuan agar penjualan minyak goreng curah dengan harga Rp14.000 per liter dapat tepat sasaran, yaitu untuk masyarakat berpendapatan rendah.
"Program ini merupakan bentuk kepedulian pengusaha migor untuk rakyat. Sepenuhnya dijalankan melalui proses bisnis antara distributor minyak goreng dengan para pengecer atau pelaku usaha kecil. Tidak ada subsidi minyak goreng untuk para pengusaha dan pada waktunya akan menjadi suatu terobosan bisnis model baru," ujar Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi, saat meninjau implementasi program di Jakarta, Selasa (17/05/2022), dikutip dari laman Kemendag.
Baca juga: Bantu Masyarakat Berpendapatan Rendah, Mendag Lutfi Perkenalkan Program Minyak Goreng Rakyat
Baca juga: Distribusi Minyak Goreng Curah Banyak Kendala, Rosyid Arsyad: Sulit Turun Harga & Tidak Bisa Merata
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Oke Nurwan, menjelaskan Program MigorRakyat ini menekankan pada transaksi eceran langsung kepada penerima manfaat, yaitu kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
Implementasi dilaksanakan oleh pelaku usaha minyak goreng menggunakan teknologi aplikasi digital untuk memastikan penjualan migor curah Rp14.000 per liter tepat sasaran.
Para pengecer akan melakukan penjualan kepada masyarakat sebanyak 1 atau 2 liter per hari berbasis kartu identitas atau KTP.
"Daftar lokasi penjualan (titik jual) Program MigorRakyat yang menggunakan platform Gurih Indomarko dan Warung Pangan IDFood dapat diakses oleh siapa saja."
Saat ini sudah ada 1.200 lokasi yang tersebar di sejumlah provinsi yaitu:
1. DKI Jakarta;
2. Jawa Barat;
3. Banten;
4. Jawa Timur;
5. Sumatera Utara;
6. Sulawesi Utara.
"Dalam waktu dekat, jumlahnya akan menjadi 10.000 lokasi di seluruh Indonesia,” terang Oke.
(Tribunnews.com/Widya)