Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda memberi saran kepada pemerintah agar mempertahankan konsumsi masyarakat.

Hal itu untuk mengantisipasi ancaman krisis ekonomi global.

“Pertahankan konsumsi masyarakat karena perekonomian kita sangat ditunjang oleh ekonomi domestik,” kata Nailul saat dihubungi Tribun, Kamis (23/6/2022).

Menurutnya, konsumsi masyarakat rumah tangga menjadi penentu pertumbuhan ekonomi.

“Dengan menjaga konsumsi masyarakat rumah tangga, pertumbuhan ekonomi kita masih bisa ditingkatkan sehingga akhirnya kita bisa keluar dari krisis dengan cepat,” ucapnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Banyak Negara Berpenghasilan Rendah Mendekati Krisis Keuangan

Tidak hanya itu, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga menjadi tulang punggung bagi perekonomian RI.

Terbukti pada saat terjadi krisis moneter 1998 dan krisis ekonomi 2008, kelompok UMKM termasuk yang tidak rentan.

“Salah satu caranya adalah dengan menjaga ketahanan dari UMKM nasional kita dimana UMKM bisa menjadi penyelamat ekonomi nasional,” imbuh Nailul.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan sebanyak 60 negara di dunia sedang menghadapi tekanan dampak dari pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi global.

Baca juga: Sekjen PDI Perjuangan Minta Kepala Daerah Peka dengan Keadaan Krisis Pangan hingga Geopolitik

Jokowi menekankan pernyataannya tersebut berdasarkan perhitungan organisasi bank dunia, dana moneter dunia (IMF), dan PBB.

"Saya diberitahu angka-angkanya, ngeri kita. Bank dunia menyampaikan, IMF menyampaikan, PBB menyampaikan. Terakhir baru kemarin, saya mendapatkan informasi, 60 negara akan ambruk ekonominya, 42 dipastikan sudah menuju ke sana," ujar Jokowi saat Rakernas PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Selasa (21/6/2022).

Menurutnya, tingginya jumlah negara yang kemungkinan kolaps akan sulit dibantu oleh lembaga-lembaga internasional.

Jokowi mewanti-wanti agar Indonesia senantiasa berjaga-jaga, hati-hati, dan meningkatkan kewaspadaan.

"Siapa yang mau membantu mereka kalau sudah 42 negara dan betul mencapai 60 negara, kita ga ngerti apa yang harus kita lakukan," tegasnya.

Presiden menegaskan bahwa Indonesia saat ini tidak berada pada posisi normal.

Dia mengingatkan, apabila krisis keuangan masuk ke krisis pangan, lalu masuk ke krisis energi kondisinya akan semakin mengerikan.

"Sudah 1,2,3 negara mengalami itu. Tidak punya cadangan devisa, tidak bisa beli BBM, tidak bisa beli pangan, tidak bisa impor pangan karena pangannya, energinya, impor semuanya," jelas Jokowi.

Kondisi semakin sulit, kata Jokowi, ketika negara terjebak kepada pinjaman utang yang sangat tinggi dengan debt ratio yang terlalu tinggi.

Pemerintah Indonesia sampai sekarang pun masih mensubsidi harga sejumlah komoditas seperti BBM Pertalite seharga Rp 7.650 per liter dan Pertamax seharga Rp 12.000 per liter.

“Hati-hati ini bukan harga sebenernya. Ini adalah harga yang kita subsidi. Dan subsidinya besar sekali. Saya berikan perbandingan saja Singapura harga bensin sudah Rp 31.000, di Jerman harga bensin juga sudah sama Rp 31.000, di Thailand sudah Rp 20.000," ungkap Jokowi

Prediden mengingatkan bahwa alokasi subsidi BBM sangat besar sekali bahkan bisa dipakai untuk membangun ibu kota satu.

”Angkanya sudah Rp 502 Triliun. Ini semua yang kita harus mengerti," imbuhnya.