Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta segera mengambil langkah jangka pendek dan panjang dalam menghadapi ancaman krisis pangan di tengah konflik Rusia Ukraina. 

Direktur Riset Center of Reform on Ekonomics (Core) Piter Abdullah mengatakan, dalam jangka pendek pemerintah dapat melakukan diplomasi pangan secara bilateral dengan negara-negara produsen.

"Terutama guna mengantisipasi kebijakan larangan ekspor barang pangan yang dilakukan beberapa negara, seperti India melarang ekspor gandum," kata Piter saat dihubungi, Senin (27/6/2022).

Baca juga: Mentan Ajak Ribuan Petani Bersama Antisipasi Krisis Pangan Global

Melalui diplomasi pangan, kata Piter, pemerintah diharapkan bisa mengamankan pasokan barang pangan di dalam negeri yang memang belum mencukupi diproduksi di Indonesia. 

Di sisi lain, Piter menyebut, pemerintah harus melakukan percepatan meningkatkan produksi pangan dalam negeri. 

"Perlu dilakukan upaya yag holistik dan sinergi antar kementerian lembaga yang bisa meningkatkan produksi pangan," ucap Piter. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, persoalan pangan menjadi permasalahan krusial global yang harus di waspadai Indonesia. 

Saat ini, sudah ada 22 negara yang menghentikan ekspor berbagai jenis pangan, untuk mengamankan kebutuhan domestik di tengah ketegangan geopolitik dunia akibat invasi Rusia ke Ukraina.

Baca juga: Tanda-tanda Krisis Pangan Makin Terlihat, Presiden Jokowi Diminta Serius Antisipasi

"Dari 3 negara yang sudah setop ekspor pangan, sekarang sudah menjadi 22 negara," kata Jokowi