Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

KSP: Penyaluran BBM Bersubsidi Harus Ditata Ulang agar Tepat Sasaran

Kantor Staf Presiden mengapresiasi tingginya animo publik terkait pengaturan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar gunakan MyPertamina

Penulis: Sanusi
Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in KSP: Penyaluran BBM Bersubsidi Harus Ditata Ulang agar Tepat Sasaran
Miftahul Huda/Tribun Jogja
Barcode untuk aplikasi My Pertamina sudah disiapkan di SPBU Timoho, Kamis (30/6/2022). Kantor Staf Presiden mengapresiasi tingginya animo publik terkait pengaturan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar menggunakan MyPertamina. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Sanusi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kantor Staf Presiden mengapresiasi tingginya animo publik terkait pengaturan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar menggunakan MyPertamina.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) mencatat, sejak diterapkan pada 1 Juli hingga 4 Juli 2022, sebanyak 50.000 kendaraan telah didaftarkan sebagai pengguna BBM subsidi, baik melalui aplikasi MyPertamina atau website subsidi tepat.mypertamina.id. Sementara, jumlah downloader aplikasi MyPertamina pada periode yang sama, mencapai 4 juta.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Hageng Nugroho menilai, tingginya animo masyarakat tersebut, menunjukkan adanya kesepahaman antara masyarakat dengan pemerintah, bahwa penyaluran BBM bersubsidi harus ditata ulang agar lebih tepat sasaran.

Baca juga: Pakar: Pembelian Pertalite Gunakan Print Out QR Code Lebih Mudah dan Aman

"Telah terbangun pemahaman dan kesadaran di masyarakat agar BBM bersubsidi tak bocor ke kalangan atas. Ini lompatan besar untuk mewujudkan subsidi berkeadilan," kata Hageng, di Jakarta, Rabu (6/7).

Hageng menegaskan, pemerintah telah berupaya keras agar BBM subsidi baik jenis pertalite maupun solar tidak mengalami kenaikan, meski harga minyak dunia terus melambung. Pemerintah memberikan kompensasi subsidi yang nilainya mencapai Rp 502 triliun.

Hageng mengungkapkan, bahwa Kebijakan tersebut, semata-mata untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga BBM subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu. Sehingga kondisi ekonomi tetap terjaga dan berjalan.

Berita Rekomendasi

"Jadi pemerintah memang hadir untuk mengurangi beban rakyat," tegas Hageng.

"Untuk itu, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam mengonsumsi BBM bersubsidi," Imbaunya.

Pada kesempatan itu, Hageng juga mendorong PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), untuk menjaga kondusifitas penyaluran BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar, dengan melakukan sosialisasi terus menerus dan penyempurnaan infrastruktur pendukung.

"Jangan sampai niat baik pemerintah ini justru memunculkan hal-hal negatif di lapangan," pungkas Hageng.

Baca juga: Jokowi: Kita Masih Tahan untuk tidak Menaikan Harga BBM Pertalite

Untuk tahap awal, uji coba penyaluran BBM Subsidi jenis pertalite melalui sistem MyPertamina dilakukan di beberapa kota/kabupaten yang tersebar di 5 Provinsi. Yakni, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.

Penyaluran BBM subsidi merupakan amanah Perpres No 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dan SK BPH Migas No 4/2020 tentang penugasan pertalite dan solar.  

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas