TRIBUNNEWS.COM -- Telatnya pencairan dana dari penyertaan modal negara (PMN) menjadi kendala penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Kini proyek transportasi tersebut berpotensi tertunda lagi.

Direktur Utama PT Kereta Api (Persero) (KAI) Didiek Hartantyo mengungkapkan, cash flow PT Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC) hanya akan cukup hingga September 2022 mendatang.

"Apabila ini tidak cair 2022 maka berpotensi selesainya akan terlambat juga, karena cash flow KCIC itu akan bertahan sampai September, sehingga kalau ini belum turun penyelesaiannya yang harapannya Juni 2023 terancam mundur," ungkap Didiek, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (6/7) lalu.

Baca juga: Box Girder Proyek KCJB Disebut Hambat Lalu Lintas di Jembatan Antelope, KCIC Angkat Bicara

Didiek menyebutkan, sebenarnya sejak awal dimulai, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini memang sudah bermasalah, lantaran bukan dirancang oleh perusahaan kereta api.

"Ini diawali dari kontraktor, pada saat 2017 kita kesulitan juga, kemudian berjalan. Tahun 2019 itu keterlambatan karena pembebasan tanah," lanjut dia.

Kemudian, PT KAI dijadikan lead sponsor dari proyek kereta cepat Jakarta Bandung dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

"Jadi memang tadi cost kereta cepat US$ 6 miliar pada awalnya. Estimasi cost overrun (pembengkakan biaya) ada banyak hal. Jadi total cost overrun kita US$ 1,176 miliar- US$ 1,9 miliar," kata Didiek.

Didiek bilang, pembengkakan biayaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pembebasan lahan, Engineering, Procurement and Construction (EPC) dan relokasi jalur.

Nilai investasi awal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mencapai US$ 6 miliar, namun kemudian terjadi pembengkakan biaya atau cost overrun sekitar US$ 1,17 miliar-US$ 1,9 miliar.

LRT

Selain KCJB, proyek Light Rapid Transit (LRT) juga terancam molor.

Dikutip dari Kontan.co.id PT KAI menyatakan proyek LRT Jabodebek justru malah semakin membebani perusahaan tersebut. Ini mengingat skema pembiayaan proyek LRT Jabodebek sudah aneh dan tidak benar sejak awal.

Keanehan proyek LRT Jabodebek salah satunya tercermin dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 49 Tahun 2017 yang menyebut bahwa PT KAI bertanggung jawab membayar utang proyek pembangunan LRT Jabodebek.

Baca juga: Proyek KCJB Dinilai Bisa Tingkatkan Daya Tarik Investasi di Karawang

Aturan ini membuat PT KAI harus menjadi pihak yang membiayai pembangunan infrastruktur kepada kontraktor dan membayar biaya operasi sarana LRT Jabodebek.

Total nilai proyek LRT Jabodebek sebenarnya membengkak dari Rp 29,9 triliun menjadi Rp 32,5 triliun. Terdapat dua sumber pendanaan untuk proyek tersebut, yakni penyertaan modal negara (PMN) dan kredit sindikasi dari 15 bank.

PT KAI sendiri terkonfirmasi di akhir tahun 2021 memperoleh PMN yang bersumber dari APBN sebesar Rp 6,9 triliun. Jumlah ini terdiri dari Rp 2,6 triliun untuk proyek LRT Jabodebek dan Rp 4,3 triliun untuk proyek KCJB.

Jadi Beban KAI

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan, baik proyek LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada akhirnya akan menjadi beban bagi PT KAI apabila suntikan dana PMN tak kunjung cair.

“Tidak mungkin juga PT KAI memakai dana internal untuk menambal kebutuhan investasinya,” imbuh dia, Senin (11/7).

Khusus untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, apabila PMN belum juga cair sampai tenggat waktu yang ditetapkan, maka kemungkinan proyek ini dapat terhenti dulu pengerjaannya.

Baca juga: Pembengkakan Biaya Proyek Kereta Cepat Tak Terjadi di KCJB Saja? Berikut yang Terjadi di Luar Negeri

Proyek ini sendiri sejatinya ditargetkan selesai dan beroperasi pada Juni 2023 mendatang. Tentunya, hal ini dapat berefek luas ke berbagai pihak.

Ia menambahkan, salah satu jalan alternatif yang bisa ditempuh para pemangku kepentingan adalah segera mencari investor baru untuk bergabung dalam konsorsium yang dipimpin PT KAI.
Memang, di satu sisi upaya ini bisa mengakibatkan efek dilusi kepemilikan saham PT KAI dalam konsorsium proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Tapi, di sisi lain ini bisa menjadi pendorong agar proyek tersebut dapat segera selesai.

“Sebisa mungkin dicari investor domestik sehingga proyek ini bisa bermanfaat bagi kepentingan nasional,” pungkas dia. (Kontan/Herlina Kartika Dewi/Vina Elvira/Dimas Andi/Handoyo)