TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembenahan, perbaikan pelayanan, yang disertai penguatan pengamanan sistem pengolahan data berbasis digital terus dilakukan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Usaha BP2MI tersebut mendapatkan pengakuan positif dari pemangku terkait.

BP2MI diundang mengikuti kegiatan Cyber Security Tabletop Exercise, sektor pemerintah pusat yang dilaksanakan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kamis, 7 Juli 2022.

Baca juga: Kenapa Google, Facebook hingga WhatsApp Belum Daftar PSE? Ini Kata Pakar Siber

Hasilnya, BP2MI mampu berkompetisi dalam kegiatan simulasi bersama lembaga lainnya dan meraih predikat Terbaik ke 2.

Atas hasil tersebut Tim Pusdatin melaporkan kepada Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Lasro Simbolon.

Menanggapi hal tersebut Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Lasro Simbolon, menyatakan bahwa pengakuan tersebut disambut baik dan merupakan kebanggaan, sekaligus motivasi tersendiri BP2MI.

"BP2MI diikutsertakan dan dianugerahi penghargaan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), ini menandakan bahwa BP2MI aktif, mampu dalam pemeliharaan, mengantisipasi serangan dan pencurian data di Pekerja Migran Indonesia. Kita maknai award ini sebagai suatu pengakuan, sekaligus pemicu bagi BP2MI untuk memperkuat sistem teknologi informasi yang dikelola BP2MI," ujar Lasro, Rabu (20/7/2022).

Lasro Simbolon mengaitkan pengakuan dan diikutsertakannya BP2MI dalam kegiatan tersebut dengan keberadaan Command Center BP2MI yang merupakan terobosan Kepala BP2MI Benny Rhamdani pada tahun 2021 yang lalu.

Baca juga: Protergo Kenalkan Aplikasi Keamanan Siber untuk Seluler

"Command Center ini merupakan satu terobosan inovatif sebagai bagian integral pelindungan terbaik PMI diseluruh dunia. Bayangkan Command Center ini mengelola secara live sejumlah 4,3 juta PMI di penjuru dunia dengan data konkret dan lengkap by name, by addres, by job/pekerjaan dinegara penempatan. Dengan data tersebut dapat dilakukan tracing apabila PMI kita dihadapkan permasalahan di negara penempatan, baik yang bersifat normatif ketenagakerjaan seperti gaji tidak dibayarkan, PMI mengalami kekerasan bahkan PMI yang dipulangkan. Ataupun permasalahan non ketenagakerjaan seperti PMI berhadapan dengan hukum di negara setempat," ujar Lasro.

Baca juga: Deputi Gubernur Bank Indonesia Ungkap Strategi Perkuat Ketahanan Siber di Lingkup Industri Keuangan

BP2MI (bekerjasama dengan Kemlu dan jajaran perwakilan) mengantisipasi risiko yang merupakan bagian dari realitas kekinian. Dengan sistem Command Center dapat dengan mudah dan cepat menghadirkan fungsi tugas pelindungan.

"Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan teknologi yang terkait dengan cyber Security sama pentingnya dengan peningkatan kapasitas teknologi," tutur Lasro.

Birokrat senior itu mengatakan perlu didukung dengan transformasi kultur di tubuh BP2MI. Agar perubahan multi dimensi seperti yang diperjuangkan Benny Rhamdani, selaku Kepala BP2MI benar-benar utuh terwujud.

"Penguatan kultur atas mentalitas kita untuk aware dan prepare. Dalam hal ini kita perlu mengantisipasi risiko dan menjaga data terkait PMI kita dari potensi cyber attack, hacking, takedown, pencurian data dengan motif apapun termasuk menjamin keamanan data kasus-kasus pelindungan PMI yang kita tangani," kata Lasro.