Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mempertanyakan urgensi format baru Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Menurut dia, tidak ada yang dampak signifikan yang ditimbulkan dari penerapan single identity number malah akan menimbulkan kegaduhan.

"Untuk apa kalau hanya teknis administrasi tapi tidak ada kemanfaatan langsung, saya melihat aturan baru ini malah menjadi beban wajib pajak karena selama ini fungsi NPWP berjalan baik," ungkap Trubus saat dihubungi Tribun, Jumat (22/7/2022).

Baca juga: Mengenal Tiga Format Baru NPWP: NIK untuk NPWP, 16 Digit Angka dan Wajib Pajak Cabang

Ia berpendapat aktivasi NIK menjadi nomor pajak akan memberatkan bagi sebagian besar masyarakat.

Tidak sedikit masyarakat meragukan sistem digital pemerintah yang acap kali bermasalah.

"Kalau pemerintah konteksnya penyatuan satu data tetapi persoalannya Indonesia belum memiliki undang-undang data pribadi, siapa yang akan tanggung jawab dengan kebocoran data," tukas Trubus.

Lebih jauh, dia menilai format baru NPWP sesuai Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 112 tahun 2022 juga tidak berdampak kepada peningkatan setoran pajak.

Trubus menegaskan sebaiknya pemerintah fokus menjaga stabilitas harga kebutuhan dasar hingga menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat.

Baca juga: NPWP Format Baru Diterapkan Menyeluruh 1 Januari 2024 

"Sekarang apa yang mau dikejar lebih baik ditingkatkan lapangan pekerjaannya kalau sudah baru kita bicara single identity number," tuturnya.

Dia memandang harmonisasi sistem perpajakan baru bisa dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan integrasi NIK menjadi NPWP akan memperbesar data basis pajak di kelompok siswa SMA, mahasiswa, sampai ibu rumah tangga.

Namun, mereka masuk kategori wajib pajak non efektif sehingga tidak memiliki kewajiban melapor SPT setiap tahun.

"Dampak yang ditimbulkan masyarakat tidak berpenghasilan akan lebih banyak di basis pajak dibandingkan wajib pajak efektif atau berpenghasilan," ucap Nailul.

Baca juga: Belum Semua NIK Bisa Dipakai Sebagai NPWP, Kata DJP Prosesnya Bertahap

Ia menduga jumlah wajib pajak non efektif ini akan menurunkan tingkat kepatuhan skala nasional.

"Dengan demikian tingkat kepatuhan pajak (dihitung dari wajib pajak yang melapor SPT) otomatis bisa menurun," tuturnya.

Nailul juga menilai format baru NPWP ini mempunyai sisi positif termasuk akses kemudahan dalam mengurus pajak perorangan.

"Untuk meningkatkan jumlah wajib pajak, tentu integrasi NIK menjadi NPWP akan sangat efektif," tuntasnya.

Digunakan Terbatas

Format baru NPWP sudah berlaku mulai tanggal 14 Juli 2022 setelah diresmikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada puncak perayaan Hari Pajak 2022.

Namun, sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, NPWP format baru masih digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas.

Baca juga: Dirjen Pajak: 19 Juta Wajib Pajak Bisa Gunakan Nomor KTP sebagai NPWP

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor menjelaskan masih ada kemungkinan NIK wajib pajak orang pribadi (WP OP) berstatus tidak valid.

Hal ini dikarenakan adanya data wajib pajak yang belum padan dengan data kependudukan.

"Misalnya alamat tempat tinggal yang berbeda dengan data kependudukan. Kalau begitu DJP akan melakukan klarifikasi bagi NIK yang statusnya belum valid melalui DJP Online, email, kring pajak, dan/atau saluran lainnya,” jelas Neil dikutip dari laman Kemenkeu.

Ia menjelaskan bagi WP selain OP tinggal menambahkan angka 0 di depan NPWP lama atau format 15 digit, dan bagi WP cabang akan diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha oleh DJP.

Sedangkan untuk WP yang saat ini belum memiliki NPWP, berlaku ketentuan berikut.

Baca juga: CARA Menonaktifkan NPWP Secara Online, Berikut Dokumen yang Perlu Disiapkan

Pertama bagi WP OP yang merupakan penduduk, NIK-nya akan diaktivasi sebagai NPWP melalui permohonan pendaftaran oleh wajib pajak sendiri atau secara jabatan, dan tetap diberikan NPWP dengan format 15 digit yang bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023. 

Kedua, bagi WP badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi selain penduduk diberikan NPWP dengan format 16 digit melalui permohonan pendaftaran oleh WP sendiri atau secara jabatan. 

Ketiga, bagi WP cabang diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha, dan tetap diberikan NPWP format 15 digit yang bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.

“Ketentuan teknis selengkapnya seperti bagaimana prosedur permohonan aktivasi NIK saat ini sedang dalam tahap penyusunan di internal DJP dan akan segera diterbitkan,” pungkas Neil.