Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lonjakan inflasi di bulan Juli 2022 dinilai sebagai sinyal terdapat masalah dari sisi produksi dan distribusi pangan di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, laju inflasi Juli 2022 sebesar 0,64 persen month on month (mom) atau 4,94 persen year on year (yoy).

Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, dan pemangku kepentingan terkait diminta tidak defensif dibalik kata terkendali.

"laju inflasi terus meningkat, ini tanda ada masalah dari sisi Produksi, dari sisi Ketersediaan stock, dari sisi Distribusi yang akan Pengaruhi Harga di pasar," ujar Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad saat dihubungi, Selasa (2/8/2022).

Kenaikan inflasi di Juli ini sebesar 4,94 persen yoy, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 4,35 persen.

Inflasi tersebut sekaligus jadi yang tertinggi sejak Oktober 2015. Pemerintah diminta agar menyiapkan mitigasi kebijakan food security dan energi security.

Berdasarkan catatan BPS, lonjakan inflasi dipicu kenaikan harga cabai merah, tarif angkutan udara, bawang merah, bahan bakar rumah tangga, hingga cabai rawit.

Baca juga: Ekonom Ingatkan Pemerintah Waspada Laju Inflasi Dalam Negeri di Tengah Berbagai Tantangan Eksternal

"Kalau arus suplai dan permintaan terkendali, tidak akan terjadi lonjakan harga yang memukul daya beli masyarakat," kata Kamrussamad.

Ia meminta agar dari sisi suplai, kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, harus memastikan produksi dan ketersediaan tidak terhambat.

Baca juga: Inflasi RI Tertinggi Sejak 2015, Berikut Jenis Investasi yang Bisa Jadi Pilihan

"Dan begitupun dari sisi distribusi, Kementerian Perdagangan dan Bulog (Badan Urusan Logistik), misalnya, perlu memastikan tidak ada stok yang sengaja ditumpuk dan tidak disalurkan," imbuh Kamrussamad.

Menurut Kamrussamat, tingginya inflasi ini mencerminkan kondisi masyarakat yang sudah sangat tertekan. "Kementerian-kementerian harus serius mengatasi," tuturnya.