Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, KOLOMBO – Sri Lanka akan memulai kembali pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) mengenai pemberian bantuan keuangan atau bailout pada bulan ini.

Sebelumnya, diskusi dengan pemberi pinjaman multilateral juga telah dilakukan pada bulan April di bawah mantan Presiden Gotabaya Rajapaksa.

Dilansir dari Reuters, Kamis (4/8/2022) Pemerintah Sri Lanka berharap mendapatkan Fasilitas Dana Perpanjangan atau Extended Fund Facility (EFF) yang menjadi syarat untuk melakukan reformasi ekonomi demi keluar dari krisis.

IMF sendiri terkenal akan solusi bailout yang mereka tawarkan kepada negara-negara yang mengalami krisis. Program ini juga pernah diberikan kepada negara-negara seperti Pakistan dan Yunani.

Sri Lanka dengan jumlah penduduk 22 juta jiwa itu menghadapi krisis keuangan terburuk sepanjang sejarah yang diakibatkan oleh menipisnya cadangan devisa dan semakin diperparah oleh pandemi Covid-19 serta penurunan tajam dalam pendapatan pemerintah.

Baca juga: Presiden Sri Lanka: Kolombo akan Diskusikan Bailout dengan IMF Bulan Ini

Penduduk yang merasa kecewa atas ketidakmampuan mantan presiden Rajapaksa dalam mengurus ekonomi Sri Lanka, kemudian melakukan aksi protes dan meminta Rajapaksa mengundurkan diri dari jabatannya.

Dalam pidatonya Presiden baru Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengatakan bahwa diskusi dengan IMF untuk program empat tahun yang menyediakan dana bantuan hingga 3 miliar dolar AS akan segera dilanjutkan.

Baca juga: Sri Lanka Cari Bantuan Untuk Memberi Makan Anak-anak di Tengah Krisis Ekonomi

Di samping itu, Pemerintah Sri Lanka juga bekerja dengan penasihat keuangan dan hukumnya, Lazard dan Clifford Chance untuk menyelesaikan rencana restrukturisasi utang luar negeri, termasuk utang sekitar 12 miliar dolar AS kepada pemegang obligasi.

"Kami akan mengajukan rencana ini ke Dana Moneter Internasional dalam waktu dekat, dan bernegosiasi dengan negara-negara yang memberikan bantuan pinjaman," kata Wickremesinghe.

"Negosiasi selanjutnya dengan kreditur swasta juga akan mencapai konsensus." imbuhnya.

Dengan anggaran sementara yang kemungkinan akan disajikan dalam beberapa minggu, Wickremesinghe mengatakan pemerintahnya saat ini sedang mengerjakan rencana ekonomi jangka panjang.

Rencana itu termasuk menurunkan utang publik dari 140 persen menjadi kurang dari 100 persen dalam waktu 10 tahun dan menciptakan surplus anggaran pada tahun 2025.

Sementara itu, Bank Dunia tidak berencana untuk menawarkan pembiayaan baru ke Sri Lanka, yang saat ini sedang berjuang melawan krisis ekonomi terburuknya sepanjang sejarah.

Pekan lalu, Bank Dunia menyarankan Sri Lanka untuk mengadopsi reformasi struktural yang berfokus pada stabilisasi ekonomi untuk mengatasi akar penyebab krisisnya.