Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani meminta pemerintah segera melaksanakan program pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Pertalite maupun Solar.

Hal itu menyusul terjadinya kelangkaan BBM Pertalite di sejumlah daerah.

“Agar tidak semakin memberatkan APBN tapi juga tetap bisa digapai masyarakat menengah ke bawah, pembatasan pembelian BBM bersubsidi bisa menjadi solusi yang baik,” tutur kata Puan di Jakarta, Kamis (11/8/2022).

Baca juga: Cegah APBN Jebol, Menkeu Sri Mulyani Minta Pertamina Kendalikan Konsumsi Pertalite dan Solar

Menurut Puan, harus ada contingency plan atau rencana cadangan menghadapi penyaluran BBM bersubsidi.

Contingency plan, lanjutnya, perlu dibarengi dengan penambahan anggaran subsidi BBM bagi rakyat yang memang sangat membutuhkan.

“DPR berharap pemerintah bergerak cepat menyiapkan contingency plan (rencana cadangan, red) saat kuota Pertalite benar-benar kritis,” ucap mantan Menko PMK itu.

Puan menyatakan, negara tidak boleh membiarkan masyarakat kelas menengah ke bawah terpaksa merogoh kantong lebih akibat kesulitan mendapatkan BBM.

“Tentunya, ini akan memberatkan masyarakat kecil, terutama yang mata pencahariannya sangat bergantung pada BBM jenis Pertalite,” tutur Puan

“Perlu ada langkah extra ordinary untuk mengatasi krisis Pertalite,” tambahnya.

Seperti diketahui, konsumsi Pertalite sudah mendekati batas kuota subsidi.

Kuota Pertalite yang sudah ditetapkan pemerintah pada tahun ini sebesar 23,05 juta kiloliter (KL) diperkirakan hanya bisa disalurkan hingga September 2022 mengingat hingga Juli lalu konsumsi Pertalite sudah mencapai 16,8 juta KL.

Tingginya konsumsi Pertalite terjadi akibat BBM jenis Premium ditiadakan.

Di sisi lain, subsidi BBM sebenarnya sudah menyedot APBN hingga Rp 502 triliun dan terancam membengkak sebab angka konsumsi Pertalite diprediksi akan bertambah.