Sri Mulyani : Dana Pemda Banyak Parkir di Bank, Pemprov DKI Paling Tinggi
Jumlah simpanan dana pemerintah daerah (Pemda) di perbankan mencapai Rp212,44 triliun hingga akhir Juli 2022.
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti banyaknya jumlah simpanan dana pemerintah daerah (Pemda) di perbankan yang mencapai Rp212,44 triliun hingga akhir Juli 2022, dan terbanyak dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta.
"Dana pemerintah daerah di perbankan masih tinggi Rp212,4 triliun," ujar Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa, Kamis (11/8/2022).
Jumlah tersebut, kata Sri Mulyani, menurun dari Juni Rp220,9 triliun tapi ini berarti selama tiga bulan berturut-turut dana dari pemerintah daerah di perbankan berada di angka Rp200 triliun.
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Waspadai Dorongan Inflasi dari Harga Pangan dan Energi
"Bulan Mei Rp200,75 triliun, bulan Juni Rp220,95 triliun, dan bulan Juli Rp212,44 triliun, kalau kita berharap transfer dana pemerintah pusat ke daerah tentu diharapkan untuk segara bisa memutar perekonomian di daerah," kata Sri Mulyani.
Berdasarkan kabupaten/kota di masing-masing provinsi yang yang masih banyak di perbankan adalah Jawa Timur.
Jawa Timur paling tinggi dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Barat untuk Kabupaten/Kota di wilayah tersebut. Namun, jika untuk provinsinya sendiri yang paling banyak disimpan adalah DKI Jakarta.
"Kalau kita lihat DKI Jakarta yang paling tinggi. Kemudian kita lihat Jawa Barat dan Jawa Timur. Nilainya bisa mencapai di atas Rp 6 triliun. Itu adalah dana-dana yang ada di perbankan yang sekali lagi kita harapkan segera bisa digunakan," tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani berharap lima bulan ke depan, daerah-daerah bisa menggunakan dana yang terutama berasal dari transfer pemerintah pusat untuk membantu rakyat memulihkan sosial ekonominya.
Sri Mulyani melanjutkan, banyaknya dana pemda parkir di perbankan tidak lepas dari belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terkontraksi 6,6 persen.
Realisasi belanja daerah sampai akhir Juli hanya Rp432,11 triliun atau lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu yang tercatat Rp462,54 triliun. Artinya, daerah baru belanja 36,4 persen.
