TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat migas Sofyano Zakaria sependapat, saat ini BBM bersubsidi (Pertalite dan Solar) di SPBU memang tidak tepat sasaran.

Hal ini sesuai data yang dikeluarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), bahwa ternyata 80 persen kompensasi Pertalite dinikmati masyarakat mampu.

Itu sebabnya Sofyano berharap agar Pertalite dan Solar harus diarahkan agar dinikmati masyarakat bawah.

Baca juga: Pengamat: Pengurangan Subsidi BBM akan Mengurangi Beban Keuangan Negara

“BBM subsidi harus benar-benar tepat sasaran,” tegas Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) tersebut, dalam keterangannya hari ini (26/8/2022).

Merujuk data Susenas, BBM bersubsidi memang tidak tepat sasaran.

Dari total alokasi kompensasi Pertalite Rp93,5 T yang dianggarkan di APBN (sesuai Perpres 98), 86 persen atau Rp80,4T dinikmati rumah tangga dan sisanya 14% atau Rp13,1T dinikmati dunia usaha.

Namun yang menjadi catatan penting, bahwa dari Rp80,4 T yang dinikmati rumah tangga, ternyata 80% di antaranya dinikmati rumah tangga mampu. Dan hanya 20% dinikmati rumah tangga tidak mampu.

Sedangkan Solar, dari total subsidi dan kompensasi Rp143,4T, 11% atau Rp15T dinikmati rumah tangga dan sisanya yaitu 89% atau Rp127,6T dinikmati dunia usaha.

Baca juga: Badan Anggaran DPR Jelaskan Latar Belakang Rencana Kenaikan Harga BBM

Dan untuk kategori rumah tangga yang menikmati, itupun 95% adalah rumah tangga mampu. Hanya 5% rumah tangga tidak mampu yang menikmati Solar subsidi.

Dalam kaitan itulah Sofyano memahami, upaya Pemerintah agar subsidi tepat sasaran, di antaranya melalui penyesuaian harga Pertalite.

Hanya saja dia mengingatkan, bahwa kebijakan tersebut seperti buah simalakama. Di satu sisi akan berdampak terhadap daya beli masyarakat.

Namun di sisi berbeda, meski bisa mengurangi beban anggaran, namun menaikkan harga Pertalite juga belum tentu menutup harga keekonomian.

“Makanya, harus ada kemauan politik untuk menetapkan siapa yang berhak atas BBM bersubsidi,” lanjut dia. Tujuannya itu tadi, agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.

Dengan demikian, menurut Sofyano, juga harus ada ketegasan, misal kendaraan-kendaraan mewah tidak boleh menggunakan BBM subsidi.

Baca juga: Politisi PDIP, Golkar dan PKB Kompak Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi

Dalam hal ini, yang bisa dilakukan Pemerintah adalah melakukan pengawasan terhadap SPBU agar tidak melayani kendaraan mewah roda empat yang mengisi Pertalite.

“Jadi jika ada SPBU yang menjual Pertalite kepada mobil mewah, cabut saja izinnya. Dengan begitu maka subsidi BBM akan lebih tepat sasaran. Karena lebih mudah mengontrol SPBU daripada pemilik kendaraan mewah,” saran Sofyano.

Lebih lanjut, menurut Sofyano, sudah saatnya Pemerintah mengampanyekan secara besar-besaran Gerakan Hemat BBM.