Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah selayaknya dilakukan untuk mengurangi beban APBN. 

Anggaran subsidi BBM bisa dialihkan untuk pembangunan sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan.

"Bahasanya bukan kenaikan, tapi lebih kepada mengurangi beban subsidi yang harus pemerintah bayarkan kepada badan usaha. Saya kira hal ini perlu dilakukan untuk menyelamatkan beban keuangan negara. Di mana beban kompensasi yang harus dibayarkan kepada badan usaha sangat luar biasa besar, kurang lebih Rp502 triliun," kata Mamit dalam pernyataannya, Jumat (26/8/2022).

Baca juga: Badan Anggaran DPR Jelaskan Latar Belakang Rencana Kenaikan Harga BBM

Menurut dia, jika tidak ada pengurangan subsidi bisa dipastikan beban keuangan negara semakin berat. 

Dia memperkirakan jika tidak ada pembatasan atau ruang fiskal yang cukup kuat untuk APBN, akan dibutuhkan kurang lebih Rp65 triliun untuk menambah beban subsidi BBM dan kompensasi sampai akhir tahun ini.

"Di mana penambahan kuota untuk Pertalite kurang lebih 5 juta kiloliter dan solar subsidi kurang lebih 1,5 juta kiloliter. Dengan adanya pengurangan beban subsidi ini, maka bisa dipastikan akan sangat membantu keuangan negara," tegas Mamit.

Mamit mengatakan, sudahi membakar APBN di jalan. Uang negara seharusnya bisa dialihkan untuk hal yang produktif di sektor lain yang membutuhkan, seperti pendidikan dan kesehatan. Jika negara bisa mengalihkan Rp100 triliun dari subsidi BBM ke sektor pendidikan dan kesehatan, dampaknya akan luar biasa.

Baca juga: Pemerintah Akui Subsidi BBM Ratusan Triliun Malah Dinikmati Orang Kaya

"Berapa banyak siswa SD sampai SMA yang mendapatkan beasiswa. Setiap siswa mendapatkan Rp12 juta selama satu tahun, maka akan ada 8,3 juta siswa yang akan mendapatkan beasiswa selama satu tahun," ujar dia.

Untuk pembangunan sekolah yang biayanya Rp2,5 miliar, maka akan ada 40 ribu sekolah yang bisa dibangun. Kalau untuk pembangunan puskesmas senilai Rp5 miliar, maka akan ada 20 ribu puskesmas terbangun. 

"Itu kalau kita bisa melakukan penghematan Rp100 triliun. Bayangkan kalau kita bisa menghemat lebih besar lagi. Jadi menurut saya lebih baik untuk hal produktif dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat," kata Mamit.(Willy Widianto)