TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar mendapat sorotan sekaligus memantik tanggapan prokontra.

Meski ada yang memahami alasan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tapi banyak juga yang kurang setuju terhadap rencana tersebut.

Pasalnya, tanpa persiapan yang matang justru dampaknya bakal negatif bagi perekonomian nasional.

Direktur Eksekutif CORE Muhammad Faisal, misalnya, mengakui pemerintah tak ada pilihan melihat subsidi BBM yang terus membengkak.

Baca juga: Saat Sri Mulyani Bicara Soal Subsidi BBM, Gedung Puskesmas dan Harga Keekonomian Pertalite

Namun, jika dinaikan tanpa ada bantalan ekonomi, dampaknya justru runyam.

Faisal mengusulkan pemerintah juga menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat, jika BBM subsidi itu naik.

Menurutnya, menaikkan harga BBM adalah yang paling mungkin bagi pemerintah sebagai solusi dalam jangka pendek.

“Kemungkinan untuk naik lebih besar, pemerintah ada kelemahan dalam mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi menurut jenis kendaraan, karena ini masih subsidi yang melekat kepada barang bukan kepada orang,” jelas Faisal, Sabtu (27/8/2022).

Namun, Faisal menegaskan harus ada solusi lain setelah menaikkan harga BBM.

Jika dinaikkan, dampaknya akan sangat terasa pada harga barang dan juga konsumsi masyarakat.

“Untuk menciptakan mekanisme kontrol tidak gampang, tapi harus ada inovasi, mulai dari payung hukum dan teknis serta kerja keras di lapangan,” tandas Faisal.

Baca juga: Isu Naiknya Harga BBM, Kenaikan Pertalite Dikabarkan 40 Persen, Subsidi Cuma Dinikmati Orang Kaya?

Sebagai kompensasi jika harga BBM dinaikkan, Pemerintah akan menambah anggaran bansos sebesar Rp18 triliun.

Sementara Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ikut mengomentari rencana kenaikan harga BBM bersubsidi oleh Pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Susi menyebut pemerintah sebenarnya dapat melakukan penghematan dengan melakukan beberapa hal, tanpa harus mengurangi subsidi BBM.

Ia menyebut penghematan dapat dilakukan dengan membubarkan lembaga atau komisi yang tidak diperlukan.

"Penghematan juga perlu dilakukan institusi Pemerintah, supaya anggaran tidak berat," ucap Susi dilansir dari twitter pribadinya, Rabu (24/8/2022) lalu.

Baca juga: Tak Tepat Sasaran, DEN Berharap Peraturan Pembatasan Beli BBM Bersubsidi Segera Rampung

"Bubarkan lembaga-lembaga komisi-komisi yang tidak diperlukan dan tidak signifikan keberadaannya," sambungnya.

Ia pun menyebut jika Pemerintah juga dapat melakukan penggabungan lembaga untuk mengurangi ongkos.

Selain itu, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengusulkan pengurangan penerimaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang sebesar 30 persen dalam 2 tahun kedepan.

Lebih lanjut Susi menuturkan, berkurangnya orang berarti berkurang pula anggaran program-program yang tidak esensial. Sehingga Infrastruktur penting tetap bisa tetap jalan.

Seperti diketahui, pemerintah tengah mempertimbangkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi karena harga minyak dunia mengalami fluktuasi dan berada di level yang cukup tinggi.

Hal itu ditambah lagi, kuota BBM subsidi yang disalurkan Pertamina kian tipis.

Hal tersebut berdampak kepada anggaran subsidi energi, khususnya BBM yang meningkat tajam, dan berpotensi rawan jebol.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga mengungkapkan sebagian besar anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar dinikmati oleh orang kaya.

Menurutnya, hanya sedikit dari anggaran BBM subsidi itu yang dinikmati oleh orang miskin.