Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta mengalihkan subsidi energi untuk kepentingan masyarakat dengan kelas ekonomi bawah, sehingga subsidi bisa lebih tepat sasaran secara langsung.

Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengatakan, pemerintah saat ini tengah serius merumuskan kebijakan pemanfaat sumber daya energi agar tepat sasaran. Ia menilai bahwa skema pengalihan subsidi lebih tepat dialokasikan langsung kepada penerima dari pada melakukan subsidi terhadap barang.

"Masalah impor migas ini terjadi akibat tidak sesuainya angka konsumsi BBM dalam negeri dengan lifting migas kita sehingga pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan yang diambil itu tepat sasaran," ujar Faisal dalam Diskusi bertema, "Telaah Kebijakan Penyesuaian Harga BBM untuk Subsidi Tepat Sasaran", Rabu (31/8/2022).

Baca juga: Pemerintah Mulai Bagikan BLT Pengalihan Subsidi BBM, Harga Pertalite Bakal Segera Naik?

Upaya pemerintah untuk membantu masyarakat ekonomi rendah, seharusnya tidak dimanfaatkan oleh masyarakat ekonomi keatas. Perlu dirumuskan kebijakan pemanfaat sumber daya energi agar tepat sasaran.

"Skema pengalihan subsidi lebih tepat dialokasikan langsung kepada penerima dari pada melakukan subsidi terhadap barang," terangnya.

Hal tersebut disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakn Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Pembangunan Energi, Migas dan Minerba (PEMM) & Cipayung.

Ketua PB HMI Bidang PEMM, Muhamad Ikram Palesa mangatakan polemik penyesuaian harga BBM perlu diurai. Pemerintah diminta mengalihkan subsidi energi sejalan dengan kepentingan masyarakat saat ini.

"Untuk itu dalam polemik penyesuaian harga BBM ini, penting untuk dibedah semua pihak. Pertama harus pahami dulu bahwa subsidi BBM jenis solar dan pertalite selama ini dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Padahal tujuan subsidi ini kan untuk masyarakat ekonomi ke bawah," ujar Ikram.

Ia berujar, daripada anggaran subsidi energi sebesar Rp 502,4 itu dibakar cuma-cuma, akan lebih baik jika dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan seperti kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial lainnya.

Baca juga: BLT BBM Perdana Disalurkan Presiden Jokowi di Papua

"Kami menyarankan agar subsidi difokuskan pada manusianya dulu ketimbang pada komoditinya. Untuk itu, langkah pemerintah mengalihkan subsidi dari komoditi ke manusia adalah langkah tepat," tandasnya.

Ketum PP KAMMI Bidang PMPE Edo Hendra Kusuma menilai bahwa langkah pemerintah menyesuaikan subsidi BBM yang selama ini tidak tepat sasaran, patut untuk dikaji sehingga arah kebijakan mampu dipastikan bermuara untuk kepentingan masyarakat

"Harus kita akui bahwa subsidi energi sejauh ini masih belum kena sasaran yang tepat. Dengan kata lain, skema subsidi komoditi yang tadinya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu justru faktanya sebagian besar dimanfaatkan kelompok mapan. Di sinilah duduk soalnya," kata Edo.

Ketua PP PMKRI Bidang ESDA, Karlianus Poasa meminta Presiden untuk mengevaluasi kinerja institusi yang bergerak pada pengelolaan Migas. Sebab menurutnya merekalah yang patut bertanggung jawab atas persoalan yang sedang dihadapi masyarakat saat ini

"Selain itu Mendorong penegak hukum untuk melakukan pengawasan ketat terhadap penyaluran BBM agar tepat kepada penerima," tuturnya.