TRIBUNNEWS.COM -- Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said meminta jujur kepada masyarakat soal harga energi.

Masyarakat sempat kebingungan saat terjadinya antrean panjang bakal adanya kenaikan harga BBM bersubsidi pada 1 Sempember lalu.

Nyatanya kenaikan harga BBM bersubsidi tidak terjadi.

“Menghadapi isu ini ada satu, harus ada kejujuran. Artinya, ceritakan apa adanya kesulitan kita,” kata Sudriman Said dalam diskusi virtual bersama Total Politik, Jumat (2/9/2022).

Ia menambahkan, dalam pengelolaan informasi terkait harga BBM ini melalui satu pintu.

Baca juga: Dikhawatirkan Ciptakan Krisis Baru, Mahasiswa dan Pelajar Persatuan Islam Tolak Kenaikan Harga BBM

Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi banyak tafsir yang datang dari berbagai kalangan.

“Kalau dibiarkan suaranya bermacam-macam orang makin menafsirkan terus makin bingung tapi juga tadi. Justru malah harga-harga naik karena dari berbagai sudut tadi,” ujarnya.

Kemudian selanjutnya, sambung dia, lemerintah harus berani mengambil risiko. Ia pun mengakui mengambil kebijakan terkait energi memang tidak mudah, tapi harus dihadapi.

“Sulit iya, ramai pasti iya, demo mungkin ada tapi ya sudah hadapin aja. Ini yang mungkin di dalam susana yanh terus menerus menimbangkan populism, ini menjadi sulit dilakukan,” tuturnya.

Tak Ada Deflasi Bila Harga BBM Naik

Sementara itu Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, tren kuartal III secara tahunan biasanya terjadi deflasi yang ditandai dengan tren penurunan harga komoditas.

Namun tren deflasi tahun ini tidak akan terjadi jika pemerintah jadi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi.

“Level (inflasi) tahunan ini bisa berubah ketika ada yang diluar kebiasaan, faktor kebijakan atau faktor eksternal.

Baca juga: Eks Menteri ESDM Sudirman Said Minta Pemerintah Jujur soal Permasalahan Energi hingga BBM Subsidi

Kebijakan misalnya jika kenaikan harga BBM pada bulan September, itu langsung inflasinya tinggi, bisa 2-3 persen dalam satu bulan, kalau dia naik 30 persen ya,“ kata Faisal kepada wartawan Jumat (2/9/2022).

Faisal menambahkan, inflasi daerah cenderung dinamis, tergantung dari tempat dan kondisi yang berubah.

“Jika pemerintah pusat mengatakan agar supaya daerah menekan inflasi, sebetulnya itu yang paling relevan dalam kontrol daerah adalah pangan. Jadi kalau tidak cukup daerah diimpor dari daerah lain,” jelasnya.

Menurut dia, pemerintah daerah akan kesulitan untuk mengendalikan inflasi mereka jika pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM.

“Kalau BBM dinaikkan, berarti kebijakan pusat, itu susah dikendalikan oleh daerah, karena dorongan kebijakan kenaikan BBM oleh pusat itu terlalu besar dampaknya dibandingkan usaha yang bisa dilakukan oleh masing-masing daerah,” ungkap Faisal.

Baca juga: Isu Kenaikan Harga BBM Subsidi, PDIP: Itu Opsi Terakhir, Jika Tak Ada Jalan Lagi

Deputy Director Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan pemerintah perlu mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pengendalian inflasi.

Pemerintah juga harus menyediakan ruang penyimpanan (cold storage) di sentra produksi maupun di pasar untuk antisipasi lonjakan permintaan.

Selain itu, operasi pasar juga harus dimaksimalkan agar bisa lebih tepat sasaran.

"Namun, beberapa yang paling urgen dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah adalah optimalisasi DAK dan DTU (dana transfer umum) untuk pengendalian inflasi, cold storage di sentra produksi maupun di pasar untuk antisipasi lonjakan permintaan, serta operasi pasar tepat sasaran," ujarnya.

Pertamina Sebut Stok Pertalite Cukup untuk 18 Hari dan Solar 20 Hari

Unit usaha PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang perdagangan olahan minyak bumi, Pertamina Patra Niaga, memastikan stok bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Solar subsidi dalam kondisi aman dalam beberapa hari ke depan.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, stok Pertalite secara nasional tersedia untuk 18 hari ke depan.

Sementara untuk solar, dalam kondisi tersedia untuk 20 hari ke depan.

"Stok BBM nasional dalam posisi Pertalite ada di level 18 hari dan Solar ada di level 20 hari. Dan ini terus kami produksi untuk mencukupi kebutuhan masyarakat," ucap Irto kepada Tribunnews, Jumat (2/9/2022).

Dirinya juga membeberkan, penyaluran BBM subsidi tersebut juga terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan data per akhir Agustus 2022, penyaluran Pertalite telah mencapai 19,5 juta kilo liter (KL).

Kemudian untuk BBM jenis solar subsidi, pada periode yang sama tercatat telah tersalurkan sebanyak 10,9 juta KL.

Jika dilihat lebih lanjut, kuota jenis BBM tersebut kian tipis.

Sebagai informasi, BBM jenis Pertalite dan Solar subsidi jumlah kuotanya dibatasi oleh Pemerintah.

Untuk Pertalite pada tahun ini jumlah kuotanya 23 juta KL. Sementara Solar subsidi jumlah kuotanya sebesar 14,9 juta KL.

Sehingga bila dilihat lebih rinci, stok Pertalite kurang dari 4 juta KL dan Solar subsidi juga dikisaran 4 juta KL.

"Penyaluran pertalite hingga bulan agustus sudah mencapai 19.5 juta KL dari kuota 23.05 juta KL,” ucap Irto Ginting.

"Penyaluran solar hingga bulan agustus sudah mencapai 10.9 juta KL dari kuota yang diberikan ke Pertamina sebesar 14.9 juta KL," pungkasnya.