Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Sementara untuk jenis JBT (Solar) dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.

Pemerintah mengalihkan subsidi BBM untuk tambahan anggaran bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo menegaskan, pengalihan subsidi BBM memprioritaskan kelompok ekonomi rentan, yakni kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin.

Baca juga: Update Harga BBM Hari Ini, 4 September 2022: Pertalite Naik Jadi Rp 10.000 per Liter

Ini dilakukan untuk menahan peningkatan angka kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga pangan dan energi.

“Di tengah krisis energi dan krisis pangan global, masyarakat di berbagai belahan dunia menghadapi dampak kenaikan harga pangan dan energi. Untuk itu perlindungan harus diprioritaskan kepada kelompok ekonomi rentan," kata Abraham, di Jakarta, Minggu (4/9/2022).

Abraham mengatakan, pengalihan subsidi barang ke orang akan membuat alokasi anggaran menjadi lebih tepat sasaran. Ia mengungkapkan, selama ini subsidi barang lebih banyak dinikmati oleh kelompok ekonomi atas. Seperti subsidi BBM, di mana 70 persen lebih justru dirasakan oleh pemilik mobil-mobil pribadi.

Baca juga: Bos Pertamina: Harga Pertalite Saat Ini Masih di Bawah Harga Keekonomian

"Dengan pengalihan subsidi langsung ke orang dalam bentuk bantuan sosial bisa lebih tepat menyasar masyarakat yang lebih membutuhkan," ujarnya.

Untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, tutur Abraham, pemerintah telah melakukan beberapa perbaikan. Pertama, data sasaran atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), saat ini telah diperbarui per satu bulan dari sebelumnya yang hanya satu atau dua kali per tahun.

Baca juga: Harga Pertalite hingga Solar Naik, PKS Kecewa Pemerintah Tak Gubris Masukan Masyarakat

Kedua, lanjut Abraham, meningkatkan transparansi penyaluran bansos. Di mana masyarakat secara terbuka bisa mengecek melalui cekbansos.kemensos.go.id. Selain itu, ujar dia, pemerintah juga meningkatkan partisipasi keterlibatan publik melalui mekanisme usul-sanggah.

"Jadi masyarakat bisa memberikan usulan siapa yang belum mendapat bantuan namun dirasa layak dan juga bisa memberikan sanggahan siapa yang mendapat bantuan sosial namun dirasa tidak layak," terangnya.

Abraham juga memastikan, bahwa seluruh data sudah padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sehingga tidak ada ada data ganda ataupun data fiktif.

Baca juga: Menanti Respons Mahasiswa setelah Harga Pertalite, Solar, dan Pertamax Resmi Naik

“Sudah ada 126 juta data DTKS yang padan dengan NIK, 33 juta data yang sudah diperbaiki daerah, 16 juta data usulan baru, dan 3,5 juta data yang dicoret karena tidak layak," paparnya.

Sebelumnya pemerintah menyoroti subsidi BBM yang tidak telat sasaran, masih banyak pelaku usaha dan orang kaya yang mengkonsumsi BBM subsidi.

Berdasarkan data yang diperoleh pemerintah, 89 persen konsumen yang mengkonsumsi solar subsidi adalah kalangan dunia usaha. Kemudian 11 persennya dinikmati oleh kalangan rumah tangga.

Bila ditilik lebih jauh dari yang dinikmati oleh rumah tangga, ternyata 95 persennya dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 5 persen yang dinikmati rumah tangga miskin (petani dan nelayan).

Sementara untuk Pertalite, 86 persen dinikmati rumah tangga dan sisanya 14 persen dinikmati oleh dunia usaha. Dari yang dinikmati rumah tangga, ternyata 80 persen dinikmati oleh rumah tangga mampu dan 20 persen dinikmati oleh rumah tangga miskin.

Harga BBM Hari Ini

Mengutip MyPertamina, berikut harga BBM di seluruh provinsi di Indonesia, berdasarkan update terbaru 3 September 2022.

Pertalite

- Provinsi Aceh Rp 10.000

- Provinsi Sumatera Utara Rp 10.000

- Provinsi Sumatera Barat Rp 10.000

- Provinsi Riau Rp 10.000

- Provinsi Kepulauan Riau Rp 10.000

- Provinsi Kodya Batam Rp 10.000

- Provinsi Jambi Rp 10.000

- Provinsi Bengkulu Rp 10.000

- Provinsi Sumatera Selatan Rp 10.000

- Provinsi Bangka Belitung Rp 10.000

- Provinsi Lampung Rp 10.000

- Provinsi DKI Jakarta Rp 10.000

- Provinsi Banten Rp 10.000

- Provinsi Jawa Barat Rp 10.000

- Provinsi Jawa Tengah Rp 10.000

- Provinsi DI Yogyakarta Rp 10.000

- Provinsi Jawa Timur Rp 10.000

- Provinsi Bali Rp 10.000

- Provinsi Nusa Tenggara Barat Rp 10.000

- Provinsi Nusa Tenggara Timur Rp 10.000

- Provinsi Kalimantan Barat Rp 10.000

- Provinsi Kalimantan Tengah Rp 10.000

- Provinsi Kalimantan Selatan Rp 10.000

- Provinsi Kalimantan Timur Rp 10.000

- Provinsi Kalimantan Utara Rp 10.000

- Provinsi Sulawesi Utara Rp 10.000

- Provinsi Gorontalo Rp 10.000

- Provinsi Sulawesi Tengah Rp 10.000

- Provinsi Sulawesi Tenggara Rp 10.000

- Provinsi Sulawesi Selatan Rp 10.000

- Provinsi Sulawesi Barat Rp 10.000

- Provinsi Maluku Rp 10.000

- Provinsi Maluku Utara Rp 10.000

- Provinsi Papua Rp 10.000

- Provinsi Papua Barat Rp 10.000

Pertamax

- Provinsi Aceh Rp 14.500

- Provinsi Sumatera Utara Rp 14.850

- Provinsi Sumatera Barat Rp 14.850

- Provinsi Riau Rp 15.200

- Provinsi Kepulauan Riau Rp 15.200

- Provinsi Kodya Batam Rp 15.200

- Provinsi Jambi Rp 14.850

- Provinsi Bengkulu Rp 15.200

- Provinsi Sumatera Selatan Rp 14.850

- Provinsi Bangka Belitung Rp 14.850

- Provinsi Lampung Rp 14.850

- Provinsi DKI Jakarta Rp 14.500

- Provinsi Banten Rp 14.500

- Provinsi Jawa Barat Rp 14.500

- Provinsi Jawa Tengah Rp 14.500

- Provinsi DI Yogyakarta Rp 14.500

- Provinsi Jawa Timur Rp 14.500

- Provinsi Bali Rp 14.500

- Provinsi Nusa Tenggara Barat Rp 14.500

- Provinsi Nusa Tenggara Timur Rp 14.500

- Provinsi Kalimantan Barat Rp 14.850

- Provinsi Kalimantan Tengah Rp 14.850

- Provinsi Kalimantan Selatan Rp 14.850

- Provinsi Kalimantan Timur Rp 14.850

- Provinsi Kalimantan Utara Rp 14.850

- Provinsi Sulawesi Utara Rp 14.850

- Provinsi Gorontalo Rp 14.850

- Provinsi Sulawesi Tengah Rp 14.850

- Provinsi Sulawesi Tenggara Rp 14.850

- Provinsi Sulawesi Selatan Rp 14.850

- Provinsi Sulawesi Barat Rp 14.850

- Provinsi Maluku Rp 14.850

- Provinsi Maluku Utara Rp 14.850

- Provinsi Papua Rp 14.850

- Provinsi Papua Barat Rp 14.850

Pertamina Bio Solar

- Provinsi Aceh Rp 6.800

- Provinsi Sumatera Utara Rp 6.800

- Provinsi Sumatera Barat Rp 6.800

- Provinsi Riau Rp 6.800

- Provinsi Kepulauan Riau Rp 6.800

- Provinsi Kodya Batam Rp 6.800

- Provinsi Jambi Rp 6.800

- Provinsi Bengkulu Rp 6.800

- Provinsi Sumatera Selatan Rp 6.800

- Provinsi Bangka Belitung Rp 6.800

- Provinsi Lampung Rp 6.800

- Provinsi DKI Jakarta Rp 6.800

- Provinsi Banten Rp 6.800

- Provinsi Jawa Barat Rp 6.800

- Provinsi Jawa Tengah Rp 6.800

- Provinsi DI Yogyakarta Rp 6.800

- Provinsi Jawa Timur Rp 6.800

- Provinsi Bali Rp 6.800

- Provinsi Nusa Tenggara Barat Rp 6.800

- Provinsi Nusa Tenggara Timur Rp 6.800

- Provinsi Kalimantan Barat Rp 6.800

- Provinsi Kalimantan Tengah Rp 6.800

- Provinsi Kalimantan Selatan Rp 6.800

- Provinsi Kalimantan Timur Rp 6.800

- Provinsi Kalimantan Utara Rp 6.800

- Provinsi Sulawesi Utara Rp 6.800

- Provinsi Gorontalo Rp 6.800

- Provinsi Sulawesi Tengah Rp 6.800

- Provinsi Sulawesi Tenggara Rp 6.800

- Provinsi Sulawesi Selatan Rp 6.800

- Provinsi Sulawesi Barat Rp 6.800

- Provinsi Maluku Rp 6.800

- Provinsi Maluku Utara Rp 6.800

- Provinsi Papua Rp 6.800

- Provinsi Papua Barat Rp 6.800

Pertamax Turbo

- Provinsi Aceh Rp 15.900

- Provinsi Sumatera Utara Rp 16.250

- Provinsi Sumatera Barat Rp 16.250

- Provinsi Riau Rp 16.600

- Provinsi Kepulauan Riau Rp 16.600

- Provinsi Kodya Batam Rp 16.600

- Provinsi Jambi Rp 16.250

- Provinsi Bengkulu Rp 16.600

- Provinsi Sumatera Selatan Rp 16.250

- Provinsi Bangka Belitung Rp 16.250

- Provinsi Lampung Rp 16.250

- Provinsi DKI Jakarta Rp 15.900

- Provinsi Banten Rp 15.900

- Provinsi Jawa Barat Rp 15.900

- Provinsi Jawa Tengah Rp 15.900

- Provinsi DI Yogyakarta Rp 15.900

- Provinsi Jawa Timur Rp 15.900

- Provinsi Bali Rp 15.900

- Provinsi Nusa Tenggara Barat Rp 15.900

- Provinsi Nusa Tenggara Timur Rp 15.900

- Provinsi Kalimantan Barat Rp 16.250

- Provinsi Kalimantan Tengah Rp 16.250

- Provinsi Kalimantan Selatan Rp 16.250

- Provinsi Kalimantan Timur Rp 16.250

- Provinsi Kalimantan Utara Rp 16.250

- Provinsi Sulawesi Utara Rp 16.250

- Provinsi Gorontalo Rp 16.250

- Provinsi Sulawesi Tengah Rp 16.250

- Provinsi Sulawesi Tenggara Rp 16.250

- Provinsi Sulawesi Selatan Rp 16.250

- Provinsi Sulawesi Barat Rp 16.250

- Provinsi Maluku -

- Provinsi Maluku Utara -

- Provinsi Papua Rp 16.250

- Provinsi Papua Barat -

Pertamina Dex

- Provinsi Aceh Rp 17.400

- Provinsi Sumatera Utara Rp 17.750

- Provinsi Sumatera Barat Rp 17.750

- Provinsi Riau Rp 18.100

- Provinsi Kepulauan Riau Rp 18.100

- Provinsi Kodya Batam Rp 18.100

- Provinsi Jambi Rp 17.750

- Provinsi Bengkulu Rp 18.100

- Provinsi Sumatera Selatan Rp 17.750

- Provinsi Bangka Belitung Rp 17.750

- Provinsi Lampung Rp 17.750

- Provinsi DKI Jakarta Rp 17.400

- Provinsi Banten Rp 17.400

- Provinsi Jawa Barat Rp 17.400

- Provinsi Jawa Tengah Rp 17.400

- Provinsi DI Yogyakarta Rp 17.400

- Provinsi Jawa Timur Rp 17.400

- Provinsi Bali Rp 17.400

- Provinsi Nusa Tenggara Barat Rp 17.400

- Provinsi Nusa Tenggara Timur Rp 17.400

- Provinsi Kalimantan Barat Rp 17.750

- Provinsi Kalimantan Tengah Rp 17.750

- Provinsi Kalimantan Selatan Rp 17.750

- Provinsi Kalimantan Timur Rp 17.750

- Provinsi Kalimantan Utara Rp 17.750

- Provinsi Sulawesi Utara Rp 17.750

- Provinsi Gorontalo Rp 17.750

- Provinsi Sulawesi Tengah Rp 17.750

- Provinsi Sulawesi Tenggara Rp 17.750

- Provinsi Sulawesi Selatan Rp 17.750

- Provinsi Sulawesi Barat Rp 17.750

- Provinsi Maluku -

- Provinsi Maluku Utara -

- Provinsi Papua -

- Provinsi Papua Barat Rp 17.750

Dexlite

- Provinsi Aceh Rp 17.100

- Provinsi Sumatera Utara Rp 17.450

- Provinsi Sumatera Barat Rp 17.450

- Provinsi Riau Rp 17.800

- Provinsi Kepulauan Riau Rp 17.800

- Provinsi Kodya Batam Rp 17.800

- Provinsi Jambi Rp 17.450

- Provinsi Bengkulu Rp 17.800

- Provinsi Sumatera Selatan Rp 17.450

- Provinsi Bangka Belitung Rp 17.450

- Provinsi Lampung Rp 17.450

- Provinsi DKI Jakarta Rp 17.100

- Provinsi Banten Rp 17.100

- Provinsi Jawa Barat Rp 17.100

- Provinsi Jawa Tengah Rp 17.100

- Provinsi DI Yogyakarta Rp 17.100

- Provinsi Jawa Timur Rp 17.100

- Provinsi Bali Rp 17.100

- Provinsi Nusa Tenggara Barat Rp 17.100

- Provinsi Nusa Tenggara Timur Rp 17.100

- Provinsi Kalimantan Barat Rp 17.450

- Provinsi Kalimantan Tengah Rp 17.450

- Provinsi Kalimantan Selatan Rp 17.450

- Provinsi Kalimantan Timur Rp 17.450

- Provinsi Kalimantan Utara Rp 17.450

- Provinsi Sulawesi Utara Rp 17.450

- Provinsi Gorontalo Rp 17.450

- Provinsi Sulawesi Tengah Rp 17.450

- Provinsi Sulawesi Tenggara Rp 17.450

- Provinsi Sulawesi Selatan Rp 17.450

- Provinsi Sulawesi Barat Rp 17.450

- Provinsi Maluku Rp 17.450

- Provinsi Maluku Utara Rp 17.450

- Provinsi Papua Rp 17.450

- Provinsi Papua Barat Rp 17.450

(Tribunnews.com/Oktavia WW)