Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta memperhatikan ekonomi para pekerja di sektor sigaret kretek tangan (SKT) dengan tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun depan.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono menyampaikan, kebutuhan fiskal negara memang makin meningkat.

Namun, pemerintah pusat juga harus memahami bahwa tembakau diolah petani, menjadi mata pencaharian petani, dan menjadi lapangan pekerjaan masyarakat yang terlibat di industri rokok.

Baca juga: Ketua Umum GAPPRI Sebut Target CHT 2023 Sulit Terpenuhi, Ini Alasannya

 
Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan turut menjaga perekonomian masyarakat kecil. Terlebih, saat ini, sejumlah daerah, termasuk Jawa Tengah, masih dalam fase pemulihan ekonomi.

“Ini yang harus dijaga. Jangan sampai kenaikan cukai rokok memberatkan sehingga memukul kehidupan masyarakat kecil. Kalau cukai SKT dinaikkan, maka buruh-buruh itulah yang akan terkena efek,” kata Ferry yang ditulis Rabu (14/9/2022). 

Menurutnya, pemerintah harus memperhatikan berbagai faktor tersebut.

"Kalau bisa ditunda ya ditunda, karena ini menyangkut masyarakat kecil. Jawa Tengah itu petani tembakau banyak, salah satu lumbung tembakau terbesar,” ujarnya.

Anggota DPRD Jawa Tengah Riyono menyampaikan, sebanyak 80 persen penggerak utama roda ekonomi Indonesia adalah pekerja informal, pekerja formal grade paling bawah, dan industri kecil. 

Salah satunya adalah industri rokok linting atau SKT, di mana para pekerjanya didominasi ibu-ibu.

Kalau cukai mau dinaikkan, kata dia, pasti akan berdampak pada merosotnya industri SKT yang padat karya.

Baca juga: Target Cukai Naik Dinilai Akan Timbulkan Lonjakan Pengganguran di Industri Rokok

Padahal lapangan pekerjaan sulit dan upah buruh belum tentu naik. 

“Kebutuhan hidup makin mahal, tapi pekerjaan tidak membaik, daya beli buruh rokok turun,” katanya. 

Mantan Ketua Umum Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) itu 
meminta pemerintah berhati-hati mengambil kebijakan di bidang cukai yang berkontribusi besar terhadap negara.