Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR mengusulkan daya listrik 450 VA untuk masyarakat miskin dihapus dan dinaikkan menjadi daya 900 VA, tetapi tidak dikenakan biaya tambahan dalam penambahan daya tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengungkapkan, pihaknya sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menjalankan kebijakan atau keputusan yang diambil Pemerintah.

“Sebagai BUMN yang seratus persen dimiliki Pemerintah, PLN akan menjalankan kebijakan dan keputusan yang diambil secara bersama oleh Pemerintah dan DPR untuk kepentingan rakyat,” ucap Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto dalam keterangan yang diperoleh, Rabu (14/9/2022).

Baca juga: Penghapusan Daya Listrik 450 VA Baru Sekadar Usulan DPR, Bukan Kesepakatan dan PLN Siap Jalankan

Ia kembali melanjutkan, manajemen Perusahaan Setrum pelat merah juga akan terus senantiasa melayani dan memastikan keandalan listrik bagi masyarakat.

“Terkait dengan pelayanan, PLN berkomitmen dan memastikan pelayanan ketenagalistrikan bagi masyarakat untuk setiap lapisan tetap andal dan berkualitas untuk mendukung kegiatan ekonomi yang semakin produktif,” pungkas Gregorius Adi.

Data 2021, ada 24,3 juta konsumen rumah tangga dengan daya listrik 450 VA dan 8,2 juta konsumen rumah tangga 900 VA menerima subsidi.

Subsidi yang diterima oleh konsumen rumah tangga tersebut mencapai Rp 39,65 triliun atau 79,6 persen dari total subsidi listrik tahun anggaran 2021 sebesar Rp 49,76 triliun.

Secara rata-rata, konsumen rumah tangga daya 450 VA mendapatkan subsidi listrik sebesar Rp 80.000 per konsumen per bulan, dan untuk konsumen rumah tangga daya 900 VA adalah rata-rata Rp 90.000 per konsumen per bulan.