TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggencarkan program konversi kompor gas LPG 3 kilogram (kg) beralih ke kompor listrik atau kompor induksi.

Namun, langkah tersebut dinilai hanya akan menambah beban masyarakat karena biaya yang dikeluarkan menjadi besar ke depannya seiring kenaikan daya listrik.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan Gerindra menolak rencana konversi gas 3 kg menjadi kompor listrik dengan daya 1200 watt.

Baca juga: Kurangi Ketergantungan Impor, PLN Konversi Seribu Kompor LPG Masyarakat ke Kompor Induksi

"Kami keberatan terhadap rencana konversi gas 3 kg menjadi kompor listrik. Kami tidak setuju karena kompor listrik ini sekali colok memakan daya besar, 1200 watt," kata Muzani yang ditulis Jumat (23/9/2022).

Menurutnya, kompor listrik tidak cocok untuk rakyat kecil, rakyat miskin kota, para UMKM yang daya listrik di rumahnya hanya 450 VA sampai 900 VA.

"Ini hanya membebani mereka. Lebih baik kelebihan pasokan listrik ini dialihfungsikan kepada industri-industri dan pengembangan mobil listrik yang sedang tren," kata Muzani.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi VII DPR Mulyanto, yang menilai program kompor induksi ini adalah untuk mereduksi surplus listrik PLN yang mencapai lebih dari 30 persen.

Menurutnya, kondisi over supply listrik tersebut kinerja keuangan PLN cukup tertekan.

"Apalagi dengan adanya klausul TOP (take or pay) dalam perjanjian listrik dengan pihak IPP (independent power prodycer), dimana PLN harus membayar kepada pihak IPP, baik dipakai atau tidak, listrik yang telah dihasilkan," ujar Mulyanto.

Ia pun meminta pemerintah harus menjamin program pembagian kompor induksi tidak memberatkan masyarakat.

Artinya biaya energi yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam pemanfaatan kompor induksi tersebut harus lebih murah atau minimal setara dibandingkan dengan biaya penggunaan LPG subsidi.

Selain itu, Mulyanto juga minta pemerintah dapat menjamin bahwa tarif listriknya tetap disubsidi, serta penambahan daya dari 450 VA ke 2200 VA diberikan secara gratis.

"Kalau tidak ada jaminan itu, maka PLN hanya mengorbankan rakyat. Surplus listrik adalah akibat salah perencanaan pemerintah. Jadi kalau pemerintah yang keliru, jangan rakyat yang dikorbankan," paparnya.

Direktur Celios Bhima Yudhistira mengungkapkan, dalam upaya mengurangi ketergantungan masyarakat dengan kompor elpiji, pamerintah harus konsisten.

Baca juga: Pemerintah akan Bagikan Kompor Listrik Gratis, Ini Perbandingan Kompor Gas dan Listrik

Hal ini mengingat pola masyarakat yang sudah telanjur nyaman dengan penggunaan kompor elpiji, karena proses memasak yang lebih cepat.

“Budaya masyarakat menggunakan kompor listrik sepertinya butuh waktu lebih lama untuk diubah. Jangankan orang miskin, kelompok menengah atas sebenarnya sudah lama mengenal kompor listrik. Tapi mereka nyaman pakai Elpiji karena proses memasak lebih cepat,” kata Bhima yang dikutip dari Kompas.com.

Bhima mengungkapkan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan penting, jika pemerintah ingin melakukan konversi kompor elpiji ke kompor listrik.

Pertama, dalam hal daya listrik di mana pemerintah harus benar-benar memastikan hal ini tidak membebani masyarakat.

Pasalnya, masyarakat berpikir bahwa konversi kompor elpiji ke kompor listrik akan meningkatkan daya listrik, dan berpotensi meningkatkan biaya listrik. Sehingga otomatis akan menambah pengeluaran masyarakat.

“Daya listrik yang dibutuhkan untuk kompor listrik relatif besar, semntara kelompok 450 VA adalah golongan pemakai elpiji subsidi terbanyak sehingga kurang cocok. Kalau dinaikkan daya listriknya maka beban tagihan listrik akan naik dan merugikan orang miskin,” ungkap dia.

Kedua, Bhima menilai pemerintah tidak mungkin memberikan kompor listrik beserta dengan alat masaknya secara gratis mengingat biaya yang cukup besar.

Ketiga, saat pemerintah ingin mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, justru pemerintah dominan menggunakan batu bara dan BBM pada pembangkit listrik di hulu.

“Jadi sama saja konsumsi listrik naik maka PLTU yang butuh batubara semakin tinggi. Beban hanya pindah dari penghematan di hilir jadi kenaikan pembelian batu bara dan BBM impor di hulu pembangkit,” ujar dia.

Untuk diketahui, kompor induksi yang diberikan pemerintah rencananya terdiri dari dua tungku.

Masing-masing tungku membutuhkan daya 800 watt. Jadi untuk satu kompor induksi memerlukan daya sebesar 1600 watt, karenanya daya listrik pelanggan sasaran program ini akan dinaikan dari 450 VA atau 900 VA menjadi 2200 VA.