Para Pengusaha Mengeluh Sering Diminta Sumbangan Pasangan Calon Saat Kontestasi Pilkada

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para pengusaha di berbagai daerah kerap mengeluhkan permintaan sumbangan dari pasangan calon yang ikut kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Hal tersebut diungkapkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) di gedung MPR, Senin (11/10/2022).

"Banyak pengusaha yang mengeluh dengan sistem pemilihan langsung di daerah, ini rata-rata dia harus menyumbang tidak hanya satu calon, tapi dua, tiga calon, di daerah yang sama," ujar Bamsoet yang dikutip dari Kompas.com.

Beban pengusaha yang dimintai sumbangan, kata Bamsoet, akan semakin berat jika usahanya bukan hanya berada di satu daerah, tetapi tersebar di daerah lainnya.

Baca juga: Badan Pengkajian MPR Kaji Pilkada Asimetris, Nantinya Tak Semua Kepala Daerah Dipilih Langsung

"Kalau di beberapa daerah pada saat yang sama serentak, ini pusinglah barang itu. Saya banyak teman-teman Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) yang ngeluh kepada saya," kata Bamsoet.

Oleh karena itu, Bamsoet berencana mengevaluasi pilkada yang dilangsungkan di Indonesia.

Dia menerangkan, evaluasi itu baru bersifat diskusi. Dirinya pun sudah meminta sejumlah pihak seperti akademisi ikut mengkaji hal tersebut.

Rencana ini muncul diawali karena Bamsoet bertanya-tanya, kenapa banyak kepala daerah yang dipilih melalui pilkada ditangkap karena korupsi.

"Tapi kita sudah evaluasi, kita mulai kenapa kok masih banyak korupsi kepala daerah yang ditangkap. Banyak yang ditangkap kepala daerah," ujar Bamsoet.

Untuk itu, Bamsoet hendak mengevaluasi sistem demokrasi pada pilkada yang berlangsung.

Dia ingin melihat seberapa banyak manfaat dan mudarat dari pilkada yang dijalankan Indonesia.

"Jadi bukan pilpres atau pilegnya, tapi kita lebih kepada pilkada, pemilu pilkadanya," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto yang turut hadir dalam konferensi pers tersebut menyebutkan, mereka berbicara dalam konteks tatanan kebijakan.

"Kita bicara dalam tatanan kebijakannya, bukan tatanan operasional. Jadi kembali tadi, masalah teknis tentu tidak kami bicarakan ya," kata Wiranto. (Adhyasta Dirgantara/Kompas.com)