Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun Bisnis
LIVE ●

Pengangguran RI Telah Menurun ke Level 5,83 Persen

Namun ada fakta menarik bahwa jumlah investasi yang masuk Indonesia tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Pengangguran RI Telah Menurun ke Level 5,83 Persen
istimewa
Ilustrasi pengangguran 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyampaikan fakta bahwa jumlah pengangguran mengalami penurunan.

Hal ini sejalan dengan penanganan pandemi Covid-19 yang baik sehingga tidak terjadi lonjakan kasus.

"Tingkat pengangguran terbuka kita sempat tinggi pada saat awal pandemi tetapi sekarang sudah agak menurun dari 7,07 persen ke level 5,83 persen," ucap Hariyadi dalam Executive Education Program for Young Political Leaders batch 9, Senin (10/10/2022).

Namun ada fakta menarik bahwa jumlah investasi yang masuk Indonesia tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja.

Baca juga: Ancaman Resesi di AS Pudar Usai Angka Pengangguran Turun Jadi 3,5 Persen

Hariyadi memberikan pemaparan pada tahun 2013 jumlah investasi yang masuk ke RI hanya Rp398,3 triliun tapi mampu menyerap 1,82 juta pekerja.

Sementara tahun 2021, jumlah investasi yang ditanam Rp901,02 triliun, sayangnya hanya menyerap 1,2 juta pekerja.

"Kenaikan investasi sudah dua kali lipat penyerapan tenaga kerja malah turun, pertanyaannya mengapa, saya jawab karena dipolitisasi terus," ungkapnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Apindo menegaskan narasi yang selama ini dibangun pihaknya tidak mendukung kenaikan upah buruh tersebut tidak tepat.

Hariyadi menyebut Apindo mendukung upah minimum sebagai jaring pengaman sosial bagi para pekerja.

"Undang-undang 13 tahun 2003 itu sekarang bukan jaring pengaman sosial lagi tapi menjadi upah rata-rata, ini yang problem," tuturnya.

Persoalan ini membuat akhrinya industri RI didominasi padat modal yang tidak membutuhkan banyak pekerja.

"Pemerintah setengah mati bikin kartu pra kerja namun yang bisa terserap dipastikan kecil, jadi ini yang perlu kita pahami," kata Hariyadi.

Menurut dia, penting agar siapapun calon political leader tidak bermain-main dengan isu upah minimum untuk mendongkrak elektabiltas.

Hariyadi mengaskan hal ini pula yang mengakibatkan upah minimum bukan lagi sebagai jaring pengaman sosial justru menjadi upah rata-rata.

Baca juga: Gembong Warsono: Kelalaian Pemprov DKI Berdampak Luar Biasa, 3000 Orang Jadi Pengangguran 

"Yang jadi persoalan di organisasi pekerja termasuk milik Said Iqbal itu terlalu vokal dan akhirnya membuat outsourcing justru dibatasi menjadi hanya lima sektor," paparnyal.

Pembatasan outsourcing ini merugikan pencari kerja pemula dan sudah terjadi sejak 2015 hingga Undang-undang Cipta Kerja disahkan.

UMKM Penopang Ekonomi

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, merupakan jalan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tantangan ekonomi global.

Sebagai mitra yang selalu mendukung pemerintah, menurut Arsjad Rasjid KADIN Indonesia telah melakukan berbagai upaya demi mendorong ekonomi kerakyatan agar dapat tumbuh secara inovatif, inklusif, dan kolaboratif.

“Untuk bangkit dan menjadi kuat dari tantangan ekonomi global saat ini, semua sepakat bahwa kerjasama multipihak yang inklusif di tingkat global wajib menyentuh UMKM, karena UMKM tidak lain adalah wirausahawan muda, perempuan, dan pelaku usaha ultra mikro di level akar rumput," ujar Arsjad.

Pada level nasional semua pihak harus lebih kuat mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sebagai tulang punggung ekonomi untuk bertumbuh dan berkembang.

Baca juga: Dampak The Fed Naikkan Suku Bunga Acuan, Jumlah Pengangguran Diprediksi Meningkat

Arsjad Rasjid mengingatkan bahwa momentum G20 yang tahun ini digelar di Indonesia, dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pihaknya pun optimistis Indonesia dapat menjaga pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua yang mencapai sekitar 5,44 persen, merupakan cerminan dari geliat kebangkitan dan ketahanan ekonomi nasional di hadapan tantangan pandemi dan gejolak ekonomi global.

"Momentum tersebut diperkuat dengan posisi Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan negara-negara G20, yang bakal memutuskan sejumlah agenda ekonomi dunia sejalan dengan wajah Indonesia sebagai representatif negara berkembang," pungkasnya. (Tribun Network/Reynas Abdila)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

BizzInsight

Berita Populer
Atas