Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik paparan bisphenol A (BPA) pada galon guna ulang terus bergulir. Dampak terhadap kesehatan akibat BPA juga terus dinarasikan, mulai dari penyebab kanker hingga gangguan hormon.

Ditambah lagi, beberapa waktu lalu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut bahwa BPA dalam air minum dalam kemasan (AMDK) berbahaya untuk kesehatan, terutama galon guna ulang yang terbuat dari bahan Polikarbonat.

Adanya kabar tersebut, pengusaha AMDK yang tergabung di Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (Aspadin) menegaskan penggunaan galon guna ulang yang terbuat dari bahan Polikarbonat, masih aman digunakan oleh konsumen.

Baca juga: Pengusaha AMDK Beberkan Alasan Penggunaan Galon Polikarbonat Aman Untuk Konsumen

Ketua Umum Aspadin Rachmat Hidayat menjelaskan, industri AMDK merupakan industri yang memiliki aturan yang sangat ketat, mulai dari hulu hingga hilir.

Termasuk proses pengemasan AMDK juga diatur dengan sangat detail.

Baca juga: BPA Ancam Kesehatan Masyarakat, Aktivis Dorong BPOM Percepat Labelisasi AMDK

"Industri AMDK itu adalah industri yang benar-benar diregulasi mulai dari sisi hulu (di sumber air), kemudian di pabriknya, kemasan, hingga konsumen," ucap Rachmat dalam sebuah diskusi secara daring, Jumat (28/10/2022).

"Itu semua sudah diatur oleh undang-undang, oleh peraturan Pemerintah, peratuan Menteri, dan peraturan Daerah," sambungnya.

Apabila BPOM benar-benar menerapkan kewajiban pelabelan BPA galon guna ulang Polikarbonat, Rachmat meyakini akan menimbulkan sejumlah dampak negatif.

Pertama, pelabelan BPA bagi AMDK merupakan 'vonis mati' bagi produk AMDK galon guna ulang Polikarbonat. Konsumen akan menjauhi produk AMDK galon guna ulang Polikarbonat.

Padahal menurut Rachmat, produk ini telah menjadi penyelamat industri AMDK akibat krisis pandemi Covid-19.

Dampak kedua, akan ada kerugian yang ditanggung bagi para pengusaha AMDK, jika galon guna ulang benar-benar dilabeli BPA.

Berdasarkan catatan Rachmat, ada sekitar 170 juta buah galon guna ulang Polikarbonat yang tidak terpakai dan sia-sua, jika diuangkan yakni sekitar Rp 6 triliun.

Ketiga, kewajiban pelabelan khusus juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha dan berinvestasi di Indonesia. Dan merusak iklim investasi.

Keempat, pelabelan kemasan khusus ini akan memicu praktek persaingan usaha tidak sehat, antara lain melalui kampanye-kampanye satu produk mendiskreditkan produk yang lain.

Kelima, pelabelan AMDK galon guna ulang akan menimbulkan masalah lingkungan hidup, karena timbulan sampah plastik yang semakin tidak terkelola.

"Jika galon guna ulang dilarang, dan diganti dengan galon sekali pakai, maka akan ada tambahan miliaran buah galon menjadi sampah plastik," papar Rachmat.

Padahal sejumlah Kementerian dan Lembaga juga telah memberikan pernyataan sebagai bukti jaminan bahwa galon guna ulang berbahan Polikarbonat tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan.

Kementerian Perindustrian telah menyebutkan jika galon untuk kemasan air, baik itu galon berbahan Polietilena Tereftalat (PET) maupun Polikarbonat (PC), telah memperoleh predikat Standar Nasional Indonesia dengan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan sesuai dengan Regulasi Menteri Perindustrian tentang kemasan pangan.

Kemudian, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah menyatakan, isu yang beredar terkait galon guna ulang mengandung BPA berbahaya bagi bayi, balita, ibu hamil/menyusui adalah disinformasi (hoax).

Dan yang terakhir, Badan Standardisasi Nasional (BSN), dalam pernyataan di berbagai media menegaskan bahwa AMDK memiliki SNI Wajib. Yang artinya harus memenuhi semua standard kualitas dan keamanan pangan sehingga aman dikonsumsi.

"Bahkan (pada tahun 2021) BPOM sendiri juga secara resmi mengatakan, bahwa migrasi BPA di bawah nilai 0,6 bpj (bagian per juta) masih aman. Padahal fakta temuan BPOM, BPA pada galon guna uang Polikarbonat ada di angka 0,01. Yang artinya sangat jauh dari tingkat bahaya," pungkasnya.