Tribun Bisnis

Buruh Tuntut Kenaikan Upah Minimum Provinsi 13 Persen, Begini Hitung-hitungannya Menurut Said Iqbal

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjabarkan hitung-hitungan yang menjadi pertimbangan mereka ketika menentukan tuntutan kenaikan UMP tersebut

Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in Buruh Tuntut Kenaikan Upah Minimum Provinsi 13 Persen, Begini Hitung-hitungannya Menurut Said Iqbal
Mario Christian Sumampow
Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimal kabupaten/kota (UMK) 2023 sebesar 13 persen. 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimal kabupaten/kota (UMK) 2023 sebesar 13 persen.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjabarkan hitung-hitungan yang menjadi pertimbangan mereka ketika menentukan tuntutan kenaikan UMP tersebut.

Angka 13 persen didapat dari hasil kalkulasi inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Apa Itu UMP dan UMK? Inilah Beberapa Komponen dalam Upah Minimum

“Inflasi Januari sampai Desember 2022 diprediksi oleh pemerintah itu 6,5 persen. Litbang Partai Buruh memprediksikan pertumbuhan ekonomi 4,9 persen karena penurunan daya beli. Total 4,9 ditambah 6,5 itu 11,4 persen,” kata Said Iqbal saat konferensi pers Rencana Aksi di Kemnaker dan PLN, Rabu (2/11/2022).

11,4 persen itu kemudian disebut oleh Said Iqbal digenapkan menjadi 13 persen.

Angka 1,6 persen ditambahkan guna menaikkan daya beli buruh yang sudah turun 30 persen.

Daya beli tersebut turun akibat tiga tahun terakhir ini berturut-turut UMP tidak naik. 

Mengenai tuntutan kenaikan 13 persen ini, ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan angka tersebut masih bisa dicapai. Namun, angka moderatnya sekitar 10 persen.

Baca juga: Said Iqbal Sebut Daya Beli Buruh Turun 30 Persen Akibat Kenaikan Harga BBM

"Kalau melihat itu sih sebetulnya, kalau buruh disampaikan 13 persen, itu sebetulnya menurut saya masih realistis. Karena, secara hitungan makronya pemerintah punya target (pertumbuhan ekonomi) sekitar 5,3 persen dan inflasi sekitar 3,3 persen," kata Eko.

"Jadi itu juga sekitar kurang lebih sampai 9 persen, kalau kemudian lebih tinggi dari itu masih memungkinkan paling tidak 10 persen kenaikan tahun depan, so far bisa naik lebih tinggi lagi," tambahnya.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menjelaskan saat ini penetapan UMP 2023 masih dalam tahap pembahasan yang melibatkan kalangan serikat buruh hingga pengusaha.

Hasil dari pembahasan itu rencananya akan diumumkan pada November 2022.

Baca juga: Rincian Data UMP Jakarta Selama Lima Tahun Terakhir, Ini Daftar UMP 2022 untuk 34 Provinsi Indonesia

Adapun perhitungan mengacu pada formulasi perhitungan UMP yang tercantum pada PP No 36 Tahun 2021.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas