TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membagikan 680 ribu unit penanak nasi listrik alias rice cooker pada tahun depan untuk mendukung pemanfaatan energi bersih.

Program itu dinamakan Bantuan Penanak Nasi Listrik (BNPL).

Diharapkan dengan program tersebut dapat meningkatkan konsumsi listrik per kapita atau e-cooking dan penghematan biaya memasak.

Subkoordinator Fasilitasi Hubungan Komersial Usaha Ketagalistrikan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Edy Pratiknyo menjelaskan, sebanyak 680 ribu unit rice cooker akan dibagikan ke masyarakat pada 2023.

Baca juga: Kementerian ESDM Angkat Bicara Soal Rencana Bagikan 680 Rice Cooker: Duitnya Belum Ada

Tujuan pemberian rice cooker untuk mendukung pemanfaatan energi bersih dan menghemat biaya memasak bagi masyarakat.

"Penanak nasi tersebut akan diberikan kepada kelompok penerima manfaat atau KPM, yang tentu datanya mengacu pada Kementerian Sosial, paket program ini akan diberikan sekitar Rp500 ribu per masyarakat," ujarnya, Senin(28/11/2022).

Ia menyampaikan, dalam kajian yang telah dilakukan, menanak nasi dengan
menggunakan rice cooker lebih murah dibanding dengan menggunakan gas LPG tiga kilogram.

Edy menjelaskan, menanak nasi dengan sumber LPG 3 kilogram akan memakan biaya Rp 16.800 per bulan.

Sedangkan, biaya menanak nasi dengan rice cooker hanya sebesar Rp 10.396 per bulan.

"Konsumsi energi menanak nasi per bulan 5,25 kwh, konsumsi energi listrik memanaskan per bulan 19,80 kwh, sehingga biaya menanak nasi sebesar Rp 10.396. Jadi ada penghematan Rp 6.404/bulan," lanjutnya.

Selain itu, ditambahkannya ada penghematan APBN dalam pemberian rice cooker ini, misalnya penghematan subisidi Rp 52,2 miliar, pengurangan volume LPG 19,6 ribu ton.

Kemudian, penggunaan rice cooker juga bisa menghemat devisa negara sekitar USD26,88 juta, serta meningkatkan konsumsi listrik sebesar 42,84 GWh.

Target penerima paket penanak nasi listrik adalah kelompok rumah tangga dengan daya listrik 450 VA dan 900 VA. Sementara itu, bagi rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA yang ingin menerima bantuan, perlu validasi dari kepala desa.

Hal yang sama berlaku pada pengguna LPG 3 kilogram. Sebab, berdasarkan survei PLN, kata dia, pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA mayoritas masih menggunakan LPG 3 kilogram.

Sementara itu Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, angkat bicara soal rencana pembagian penanak nasi atau rice cooker sebanyak 680 ribu unit di tahun depan.

"Siapa sih yang meramaikan? Kan enggak ada," ucap Dadan usai menghadiri acara peluncuran Program Mentari Efisiensi Energi di Jakarta kemarin.

Menurut Dadan, saat ini pihaknya belum mampu menginformasikan lebih jauh. Sebab, hal itu masih berupa rencana, sebagaimana yang disampaikan dalam seminar.

Baca juga: Pengamat Energi: Gas Bumi Punya Peran Penting sebagai Jembatan Transisi Energi dari Fosil ke EBT

"Nanti kalau sudah ada update terkini saya sampaikan. Kalau sekarang bagaimana posisinya, seperti yang disampaikan dalam seminar itu," tuturnya.

Terakhir, Dadan menegaskan, pembagian penanak nasi atau Rice Cooker itu masih dalam pembahasan.

Kata dia, hal itu dilihat dari belum adanya alokasi dana untuk program tersebut.

"Ya silahkan saja, kan itu perencanaan, mungkin mereka ngitungnya merek apa, dan sebagainya. Kan duitnya belum ada," tegasnya.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi mengatakan
pembagian rice cooker listrik guna menggantikan fungsi gas ukuran tiga kilogram tidak efektif.

Sebab kata dia fungsi rice cooker hanya digunakan untuk menanak nasi,
sementara apabila ada masyarakat menggunakan gas ukuran tiga kilogram bisa dipergunakan untuk semua masakan.

Baca juga: Transisi Energi Indonesia dan Urgensi Renewable Energy

"Pembagian rice cooker tidak begitu tepat. Rice cooker kan hanya untuk menanak nasi, sedangkan memasak lauk pauk masih menggunakan kompor gas ukuran tiga kilogram," ujar Fahmy.

Semestinya lanjut Fahmy, pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM RI harus memikirkan bagaimana diversifikasi program penggunaan energi bersih.

Seperti misalnya menambah jaringan gas alam dan mempercepat gasifikasi batubara.

"Bukan program coba-coba yang tidak efektif seperti ini," ujar Fahmy.(Tribun Network/bel/wly)