Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko widodo (Jokowi) memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (6/12/2022). Dalam arahannya presiden menyinggung soal investasi. 

“Karena kunci pertumbuhan ekonomi di 2023 selain tadi belanja yang menyangkut konsumsi, kemudian pengendalian inflasi, peningkatan investasi ini harus tidak bisa ditawar-tawar lagi karena ini sangat mempengaruhi growth kita,” katanya.

Presiden mengatakan dalam menarik investasi, Indonesia akan konsisten dalam hilirisasi industri. Setelah nikel, Indonesia akan segera menghentikan ekspor bauksit.

“Tadi pagi kita telah berbicara mengenai bauksit dan segera kita putuskan kapan akan kita larang ekspor bahan mentah dari bauksit segera akan kita umumkan. Karena investasi juga menyangkut pembukaan lapangaan kerja yang sangat diperlukan saat ini,” katanya.

Selain itu Presiden mengingatkan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk tetap hati-hati dan waspada dalam memutuskan suatu kebijakan yang dapat berpotensi memicu krisis keuangan, penurunan ekspor, hingga krisis pangan.

“Mengenai kondisi perekonomian tahun 2023. Sekali lagi, kita harus tetap hati-hati dan waspada, yang berkaitan dengan krisis keuangan, ekspor yang menurun, kemungkinan ekspor menurun, kemudian juga krisis pangan hati-hati mengenai ini,” kata Presiden.

Baca juga: Pemerintah Akan Stop Ekspor Bauksit pada 2023, Ini Respon Industri Pertambangan

Menurutnya, krisis tersebut dapat berujung pada masalah sosial dan politik. Salah satunya kata Presiden yakni masalah beras, yang harus dihitung berul betul.

“Jangan sampai perhitungan kita keliru sehingga kita tidak menyiapkan reserve cadangan pada suatu titik cadangan kita habis dilihat oleh pedagang dan akhirnya harga beras pasti akan naik. Ini supply dan demand pasti akan menyimpulkan itu,” katanya.

Baca juga: Setelah Nikel, Tahun Ini Pemerintah Bakal Larang Ekspor Bauksit dan Timah

Presiden mengatakan situasi dunia saat ini sedang tidak baik. Oleh karenanya ia meminta seluruh policy yang berkaitan dengan masyarakat dan hajat hidup orang banyak betul-betul dikalkulasi.

“Kuncinya sekali lagi kolaborasi antara kementerian dan lembaga dan jangan terjebak pada egosektoral. Lakukan konsolidasi data, konsolidasi policy dan juga konsolidasi dari pelaksanaan implementasi,” pungkasnya.