Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus menyatakan kecewa atas sikap Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang dua kali menunda rapat kerja atau raker dengan komisinya.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini mempertanyakan tanggung jawab Zulhas sebagai pemimpin Kementerian Perdagangan.

Menurut dia, rapat kerja terakhir Medag Zulkifli Hasan dengan Komisi VI DPR dilakukan Rabu (14/12/2022) dan seharusnya Mendag hadir karena Kamis (15/12/2022) keesokannya sudah rapat paripurna penutupan masa sidang. 

Sementara kejelasan tentang penyerapan anggaran serta kesiapan barang jelang liburan Natal Tahun Baru (Nataru) juga belum ada.

“Besok sudah penutupan masa sidang, tapi rapat terakhir ditunda tanpa kejelasan dari Kementerian Perdagangan,” ungkap Deddy dalam keterangan pers, Kamis (15/12/2022).

Deddy mengatakan dua kali rapat yang sudah diagendakan dalam kurun waktu satu bulan ini dibatalkan tanpa kejelasan dari Kementerian. 

“Sebagai Anggota DPR, saya terus terang merasa tersinggung oleh arogansi Menteri Perdagangan,” kata Anggota DPR Dapil Kalimantan Utara ini. 

Selama pemerintahan Jokowi, menurutnya, baru kali ini Menteri Perdagangan berperilaku tidak kooperatif dan cenderung arogan. 

Selama ini tidak pernah ada masalah dalam komunikasi atau kerja sama antara Komisi VI dengan Mendag. 

Baca juga: Mendag Zulkifli Hasan Jamin Harga Kedelai Akhir Tahun Ini Turun Jadi Rp11.000 per Kg, Minta Tak Demo

“Yang ini beda. Seharusnya sebagai orang politik dan mantan legislator, Zulkifli Hasan paham tugas konstitusional dan pentingnya kemitraan yang saling menghormati satu sama lain,” imbuhnya.

Deddy mengatakan, seharusnya sebagai penutup tahun dan memasuki libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Komisi VI melakukan Rapat Kerja untuk evaluasi penyerapan anggaran dan kesiapan komoditas pangan serta bahan penting lainnya. 

Baca juga: Mendag: Produksi Beras Nasional Kian Langka Jadi Alasan Impor Beras 500 Ribu Ton

Artinya, kata Deddy, masa ini adalah saat yang krusial di mana Komisi VI ingin memastikan bahwa anggaran terserap dan pemerintah telah bersiap dalam ketersediaan serta pengendalian harga barang pokok penting bagi rakyat. 

“Kali ini Komisi VI tidak bisa melaksanakan kedua agenda penting tersebut karena sikap Menteri Perdagangan yang cenderung memutus komunikasi dan secara sepihak membatalkan rapat,” tukasnya.