TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kebijakan baru melarang ekspor bijih bauksit. Kebijakan ini mulai berlaku pada Juni 2023.

”Mulai Juni 2023 pemerintah akan melarang ekspor bijih bauksit. Saya ulang mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,” kata Jokowi dalam keterangannya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Jokowi menyebut larangan ekspor bijih bauksit ini dubuat dengan mempertimbangkan manfaat dari kebijakan larangan ekspor nikel yang mulai diberlakukan pemerintah sejak Januari 2020.

Kebijakan itu kata Jokowi dirasakan memberikan manfaat besar ke ekonomi dalam negeri.

Baca juga: Ekspor Bauksit Resmi Dilarang, Menperin: Bagus Kita Dukung

”Keberhasilan ini (larangan ekspor bijih nikel) akan dilanjutkan untuk komoditas yang lain dan mulai Juni 2023, Pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,” katanya.

Sebelum larangan ekspor nikel mentah berlaku, Jokowi menyebut nilai perdagangan yang diraih Indonesia dari penjualan produk tersebut hanya 1,1 miliar dolar AS atau Rp17 triliun.

Namun setelah larangan ekspor diberlakukan, dan nikel diolah di dalam negeri, nilai ekspor bahan mentah itu melonjak 19 kali lipat menjadi 20,9 miliar dolar AS atau Rp326 triliun.

”Meningkat 19 kali lipat. Perkiraan saya akan tembus lebih dari Rp 468 triliun, lebih dari 30 miliar dolar AS. Ini baru satu komoditi saja,” kata Jokowi.

Dari industrialisasi bauksit dalam negeri ini Jokowi memperkirakan setidaknya pendapatan negara akan bertambah dari sebelumnya Rp 21 triliun menjadi Rp 62 triliun.

Jokowi juga menyatakan pemerintah akan terus mengurangi ekspor bahan mentah demi meningkatkan industri olahan sumber daya alam di Indonesia. Begitu juga dengan hilirisasi berbasis sumber daya alam juga akan terus ditingkatkan.

Jokowi menambahkan untuk memutuskan ekspor komoditas apa yang disetop, pihaknya akan mengkalkulasi dan menghitung terlebih dulu.

”Untuk komoditas lain itu dikalkulasi dihitung mengenai kesiapan industrinya. Begitu industrinya setengah siap, nggak usah harus siap. Setengah siap langsung kita hentikan. Kita paksa untuk segera industrinya diselesaikan. Sehingga dari kasus perjalanan nikel ini kita banyak sekali belajar,” katanya.

Kebijakan ekspor bahan mentah ini kata Jokowi bukan berarti Indonesia tertutup terhadap negara lain.

”Jadi kita ini bukan tertutup (pada negara lain). Kita kan mempersilakan, kita terbuka mempersilakan siapapun dari negara manapun, perusahaan dalam negeri maupun luar negeri untuk ikut bersama-sama membangun industrinya di Indonesia yang berkaitan dengan nikel, bauksit, tembaga, timah kita terbuka," katanya.

Namun, kata Jokowi, Indonesia harus mendapatkan keuntungan dengan melakukan hilirisasi nikel dan melarang ekspor bahan mentah.

Penerimaan pajak, royalti, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan dividen harus diberikan kepada Indonesia.

"Yang kita inginkan itu masa tidak boleh? kita akan terus (melarang ekspor nikel)," tegas Jokowi.

Terkait kebijakan larangan ekspor bahan mentah RI ini, Jokowi juga menantang semua negara yang merasa dirugikan untuk menggugatnya ke WTO.

Baca juga: Indonesia Siap Banding Soal Gugatan Ekspor Nikel di WTO, Moeldoko: Harus Diperjuangkan

Ia mengatakan gugatan itu tak akan menyurutkan langkahnya sebagai pemimpin Indonesia.

"Meskipun kita digugat, tidak apa-apa. Nikel digugat, ini nanti yang kita umumkan hari ini digugat lagi, tidak apa-apa. Suruh gugat terus. Yang kedua digugat belum rampung, ketiga kita setop lagi. Digugat, tidak apa-apa," katanya.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia setidaknya memiliki cadangan bauksit sebesar 3,2 miliar ton. Sementara ketahanan bauksit Indonesia mencapai antara 90-100 tahun.

"Ketahanan daripada bauksit kita antara 90 sampai 100 tahun masih cukup reserves (cadangan) yang ada,” jelasnya di Istana Negara Jakarta, Rabu (21/12).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, setidaknya cadangan bauksit Indonesia saat ini merupakan 4 persen dari total cadangan dunia. Pun dengan produksi bauksit Indonesia tercatat sebesar 4,3 persen dari total produksi dunia.

Hal ini menempatkan Indonesia dengan cadangan bauksit nomor 6 terbesar di Dunia, setelah Guinea, Australia, Vietnam, Brasil, dan Jamaika. Artinya, Indonesia berperan penting dalam penyediaan bahan baku bauksit dunia.

Airlangga juga mengatakan industrialisasi bauksit dalam negeri sudah siap. Saat ini kesiapan industri bauksit di dalam negeri ini sudah ada 4 fasilitas pemurnian yang existing dengan kapasitas alumina sebesar 4,3 juta ton.

Selain itu pemurnian bauksit dalam tahap pembangunan kapasitas inputnya adalah 27,41 juta ton dan kapasitas produksinya 4,98 juta ton.

“Cadangan bauksit kita besar 3,2 miliar dan ini bisa memenuhi kapasitas sebesar 41,5 (juta ton), jadi dari jumlah smelter yang disiapkan 8 tersebut masih bisa 12 smelter lain,” katanya.

Kemudian terkait dengan produk bauksit, Airlangga mengatakan, akan diolah dan akan masuk ke alumina.

Setalah alumina, akan masuk ke aluminium, atau pemurnian aluminium ingot.

Baca juga: Kalah di WTO, Kemungkinan Pemerintah akan Naikan Pajak Ekspor Bijih Nikel

“Dari situ akan turun keturunannya dalam bentuk batangan atau dalam bentuk flat, tentu nanti akan turun lagi dalam bentuk industri yang sekarang sudah punya ekosistem yaitu industri permesinan dan industri konstruksi,” jelas dia.

Airlangga juga menyebut kebijakan ini juga akan menghemat devisa negara. Pasalnya, saat ini impor alumunium Indonesia tercatat mencapai 2 miliar dolar AS.

“Penghematan devisa yang 2 miliar dolar AS dari ekspor yang diperkirakan juga bisa mencapai nilai yang cukup signifikan di sekitar Rp 62 triliun,” kata Airlangga.(tribun network/den/fik/dod)