TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menutup kegiatan ekspor bijih bauksit yang mulai berlaku pada Juni 2023 mendatang.

Penutupan keran ekspor itu dilakukan untuk memajukan hilirisasi bauksit dalam negeri serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.

"Mulai Juni 2023 pemerintah mulai melakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri," ujar Presiden Jokowi dalam keterangan pers secara virtual, Rabu (21/12/2022).

Baca juga: Pemerintah Bakal Hilirisasi Bauksit, Kemenperin Sebut Investasi Baru Jangan Jadi Predator

Lebih lanjut, Presiden mengatakan, melalui industrialisasi bauksit diperkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp 21 triliun menjadi sekitar Rp 62,1 triliun.

Presiden Jokowi memaparkan, penutupan ekspor bahan mentah itu bakal dilakukan secara bertahap dan konsisten.

"Pemerintah terus berusaha meningkatkan industri pengolahan bahan mentah di dalam negeri. Ekspor bahan mentah akan terus kita kurangi," ujarnya.

Presiden Jokowi menambahkan, pemerintah bakal terus berupaya untuk meningkatkan industri sumber daya alam. 

"Industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan," lanjutnya.

Baca juga: Indonesia Larang Ekspor Bahan Mentah Bauksit, Hilirisasi Jadi Landas Pacu Ekonomi Skala Besar

Siap Digugat

Jokowi menyebut larangan ekspor bijih bauksit ini dubuat dengan mempertimbangkan manfaat dari kebijakan larangan ekspor nikel yang mulai diberlakukan pemerintah sejak Januari 2020.

Kebijakan itu kata Jokowi dirasakan memberikan manfaat besar ke ekonomi dalam negeri.

”Keberhasilan ini (larangan ekspor bijih nikel) akan dilanjutkan untuk komoditas yang lain dan mulai Juni 2023, Pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,” katanya.

Sebelum larangan ekspor nikel mentah berlaku, Jokowi menyebut nilai perdagangan yang diraih Indonesia dari penjualan produk tersebut hanya 1,1 miliar dolar AS atau Rp17 triliun.

Namun setelah larangan ekspor diberlakukan, dan nikel diolah di dalam negeri, nilai ekspor bahan mentah itu melonjak 19 kali lipat menjadi 20,9 miliar dolar AS atau Rp326 triliun.

Baca juga: Ekspor Bauksit Dilarang, Pengusaha Mengaku Belum Siap, Jokowi: Kita Paksa Industrinya Diselesaikan

”Meningkat 19 kali lipat. Perkiraan saya akan tembus lebih dari Rp 468 triliun, lebih dari 30 miliar dolar AS. Ini baru satu komoditi saja,” kata Jokowi.

Dari industrialisasi bauksit dalam negeri ini Jokowi memperkirakan setidaknya pendapatan negara akan bertambah dari sebelumnya Rp 21 triliun menjadi Rp 62 triliun.

Jokowi juga menyatakan pemerintah akan terus mengurangi ekspor bahan mentah demi meningkatkan industri olahan sumber daya alam di Indonesia. Begitu juga dengan hilirisasi berbasis sumber daya alam juga akan terus ditingkatkan.

Jokowi menambahkan untuk memutuskan ekspor komoditas apa yang disetop, pihaknya akan mengkalkulasi dan menghitung terlebih dulu.

”Untuk komoditas lain itu dikalkulasi dihitung mengenai kesiapan industrinya. Begitu industrinya setengah siap, nggak usah harus siap. Setengah siap langsung kita hentikan. Kita paksa untuk segera industrinya diselesaikan. Sehingga dari kasus perjalanan nikel ini kita banyak sekali belajar,” katanya.

Kebijakan ekspor bahan mentah ini kata Jokowi bukan berarti Indonesia tertutup terhadap negara lain.

”Jadi kita ini bukan tertutup (pada negara lain). Kita kan mempersilakan, kita terbuka mempersilakan siapapun dari negara manapun, perusahaan dalam negeri maupun luar negeri untuk ikut bersama-sama membangun industrinya di Indonesia yang berkaitan dengan nikel, bauksit, tembaga, timah kita terbuka," katanya.

Baca juga: Juni 2023 Ekspor Bijih Bauksit Dihentikan, Pengusaha Belum Siap?

Namun, kata Jokowi, Indonesia harus mendapatkan keuntungan dengan melakukan hilirisasi nikel dan melarang ekspor bahan mentah.

Penerimaan pajak, royalti, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan dividen harus diberikan kepada Indonesia.

"Yang kita inginkan itu masa tidak boleh? kita akan terus (melarang ekspor nikel)," tegas Jokowi.

Terkait kebijakan larangan ekspor bahan mentah RI ini, Jokowi juga menantang semua negara yang merasa dirugikan untuk menggugatnya ke WTO.

Ia mengatakan gugatan itu tak akan menyurutkan langkahnya sebagai pemimpin Indonesia.

"Meskipun kita digugat, tidak apa-apa. Nikel digugat, ini nanti yang kita umumkan hari ini digugat lagi, tidak apa-apa. Suruh gugat terus. Yang kedua digugat belum rampung, ketiga kita setop lagi. Digugat, tidak apa-apa," katanya.

Smelter Masih Minim

Pengamat Ekonomi Energi sekaligus Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengungkapkan, dirinya memuji langkah Presiden Jokowi dalam menghentikan ekspor bahan mentah sebagai wujud transformasi ekonomi.

Baca juga: Jokowi Resmi Larang Eskpor Bijih Bauksit Mulai Juni 2023 

Namun ia melihat, hilirisasi sumber daya mineral belum diiringi dengan kesiapan industri manufaktur di dalam negeri untuk menyerap mineral-mineral bernilai tambah ini, sehingga lebih banyak diekspor ke luar negeri.

"Apa yang disampaikan Presiden betul. Dengan hilirisasi manfaat ekonominya semakin besar. Mengenai angka tentu relatif karena tergantung asumsi yg digunakan," ucap Komaidi kepada Tribunnews.com, Jumat (30/12/2022).

"Terkait tantangan, utamanya adalah serapannya. Bukan hanya bauksit, semua hilirisasi akan dihadapkan dengan masalah kesiapan industri penggunaannya. Apalagi jika selama ini lebih beroreintasi ekspor," paparnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi melihat adanya tantangan lain dalam mewujudkan hilirisasi bauksit di dalam negeri.

Salah satu yang paling utama adalah minimnya jumlah dan kapasitas pabrik peleburan (smelter) bauksit.

"Salah satu tantangan itu adalah kapasitas smelter masih sangat terbatas untuk hilirisasi seluruh hasil bijih bauksit," ucap Fahmy kepada Tribunnews, Jumat (30/12/2022).

"Namun, larangan ekspor bauksit akan memaksa pengusaha bauksit untuk membangun smelter, baik dilakukan oleh setiap perusahaan, maupun oleh kosorsium perusahaan dan joint venture dengan investor smelter," sambungnya.

Baca juga: Ekspor Bauksit Resmi Dilarang, Menperin: Bagus Kita Dukung

Untuk itu, lanjut Fahmy, Pemerintah harus memberikan insentif fiskal berupa tax holiday, tax allowances, dan bebas pajak impor untuk peralatan smelter.

"Tujuan Jokowi melarang ekspor bauksit adalah meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja baru, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia," papar Fahmy.

"Di luar ketiga tujuan ini, perlarangan ekspor tersebut sesungguhnya untuk mengoptimalkan hasil kekayaan alam sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sesuai amanah pasal 33 UUD 1945," ujarnya.