Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S. Damanhuri mengatakan, adanya oligarki disebut sebagai lahirnya perburuan rente di bidang ekonomi maupun politik.

Kata Didin, dari perburuan rente tersebut, beraksi melalui pasar oligopoli atau pasar yang memiliki jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang.

Bahkan, akan menyasar pada pasar oligopsoni, lalu mengambil keuntungan hingga melakukan kartelisasi.

"Kartelisasi yang menghasilkan akumulasi kapital dari pertumbuhan ekonomi selama reformasi sekitar 5 persen. Lebih dari itu terakumulasi oleh kelompok, 20 persen terkaya. Korbannya adalah 40 persen penduduk paling miskin," kata Didin dalam Diskusi Publik, Kamis (5/1/2023).

Baca juga: Ekonom INDEF Didin S Damanhuri: Perppu Cipta Kerja Bukti Munculnya Oligarki Ekonomi 

Didin memaparkan, setelah terjadi akumulasi kapital yang luar biasa di kalangan sekelompok itu, maka secara tidak sadar lahirlah pelaku oligarki bisnis dan ekonomi.

"Setelah jadi investor politik kemudian terjadi gejala oligarki politik. Terciptalah oligarki ekonomi dan politik dan mengorbankan atau terjadi ketimpangan yang sangat buruk," tegasnya.

"Jadi embrio dari oligarki dari sektor ekonomi dan politik adalah para pelaku pemburu rente yang akhirnya menciptakan ketimpangan," sambungnya.

Didin menegaskan, fenomena oligarki sudah terjadi selama 10 tahun terakhir. Kata dia, oligarki merupakan sebuah sistem dimana yang bekerja mungkin saja ditengarai oligarki baik di bisnis dan politik.

Kata dia, tidak mustahil yang bersangkutan memiliki mission atas nama pancasila.

"Jadi oligarki di tahun politik ini menurut saya pada 2023 2024 bahkan setelahnya itu akan makin bekerja sebagai sebuah sistem. Misalnya saja, oligarki di tahun politik, kontrol oligarki ekonomi akan makin mengendalikan politik menurut saya," tegasnya.

Terakhir, Didin menambahkan, semakin ofensifnya oligarki ekonomi dinilai bakal menjauhkan proses transisi demokrasi ekonomi politik menuju demokrasi substantif.

Untuk itu, lanjut Didin, dibutuhkan reformasi mendasar sistem politik yang dapat menjamin tercapainya demokrasi ekonomi.

"Ini karena suburnya oligarki ekonomi karena dibiarkan menjadi investor politik. Saya kira kalau Indonesia ingin menghindari ini, harus melakukan keberanian elit negara ini melakukan political reform dan economic reform," tegasnya.