Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menggelar rapat kerja bersama Komisi IX DPR-RI untuk membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Bidang Ketenagakerjaan.

Namun, rapat yang digelar sejak pukul 10.00 WIB hingga sekutar pukul 14.00 WIB ini digelar secara tertutup.

Setelah menyelesaikan rapat dan keluar dari ruangan Komisi IX, Ida menjelaskan sejumlah poin-poin yang dibahas dengan para anggota Dewan.

Baca juga: Partai Buruh Siapkan 10 Ribu Massa Pada Aksi Tolak Perppu Cipta Kerja di Depan Istana

"Saya menjelaskan tentang Perppu nomor 2 tahun 2022, khususnya saya masuk dalam klaster ketenagakerjaan. Jadi mereka minta dijelaskan tentang klaster ketenagakerjaan yang ada," ujar Ida di Gedung DPR-MPR RI Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Ia kembali melanjutkan, para anggota Komisi IX DPR meminta agar Pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan untuk terus menjalin komunikasi yang intensif dalam mendiskusikan terkait ketenagakerjaan.

Terutama poin tentang upah dan outsourcing.

"Poin yang di-highlight sebenernya mereka berharap agar nanti ada proses penetapan Peraturan Pemerintah memperluas dialog dan diskusi," papar Menteri Ida.

"Dan mereka juga ingin diajak berdiskusi bersama tentang konteks yang diatur dalam PP tentang pengupahan dan outsourcing," pungkasnya.

Anggota Komisi IX DPR Krisdayanti membeberkan, keputusan rapat tertutup itu diambil atas permintaan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Dirinya menjelaskan, alasan Menteri Ida yang meminta rapat berlangsung secara tertutup adalah menghindari tekanan.

"Jadi kita coba mengakomodir apa keinginan dari mitra kami supaya lebih leluasa lagi mereka menjawab. Supaya dapat diberikan informasi kepada masyarakat sebaik-baiknya," ucap Krisdayanti.