TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon lonjakan harga beras dengan menegur Perum Bulog.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Beras, saya sudah dua hari yang lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini karena di lapangan 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit," ujarnya, Selasa (17/01/2023).

Selain beras, Jokowi juga menyebutkan kebutuhan pangan yang lain.

"Urusan telur, 89 daerah juga mengalami hal yang sama, naik. Urusan kecil-kecil, urusan tomat, 82 daerah mengalami kenaikan, dan daging ayam ras, 75 daerah mengalami kenaikan," tambahnya, mengutip Setkab.go.id.

Untuk itu, Jokowi meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk bekerja secara detail dalam memantau pergerakan harga, utamanya harga bahan pokok.

Baca juga: Jelang Musim Panen, Mendag Minta Bulog Segera Salurkan Beras Impor ke Pasar-pasar hingga Daerah

"Ini tolong bupati, wali kota, gubernur sering-sering masuk pasar. Cek betul di lapangan, apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan," ujarnya.

Selain itu, Presiden juga meminta para kepala daerah berhati-hati dalam menetapkan tarif yang diatur oleh pemerintah daerah karena dapat memicu inflasi.

"Yang berkaitan dengan tarif angkutan misalnya, tarif PDAM, hati-hati menentukan, itu bisa menjadikan inflasi naik. Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan, kalau enggak kuat, naik enggak apa-apa tapi sekecil mungkin. Jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100 persen, karena data yang masuk ke saya ada," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) yang ada di daerah untuk memberikan data yang akurat kepada para kepala daerah.

"Saya melihat sekarang ini dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), dari BI semuanya terus menyampaikan informasi ke daerah, sehingga daerah semuanya memiliki data," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pada tahun 2022 kolaborasi antara instansi pusat dan daerah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di tanah air.

"Tingkat inflasi juga terkendali dengan baik. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik [inflasi] pada September 2022 5,95 persen, kemudian pada bulan Oktober 2022 turun menjadi 5,71 persen, dan November 2022 turun sebesar 5,40 persen, dan untuk terakhir bulan Desember terjadi kenaikan sedikit 5,51 persen karena adanya pola demand yang bersifat seasonal atau musiman adanya Hari Raya Natal dan perayaan tahun baru," ujar Tito, seperti yang ditayangkan kanal YouTube Tribunnews.

Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 ini mengusung tema "Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi".

"Melalui momentum yang baik ini diharapkan keempat panel dapat memberikan masukan dan arahan tentang langkah aplikatif yang harus dikerjakan oleh daerah," pungkas Tito.

(Tribunnews.com, Widya)