Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah kini sedang menjalankan program pencampuran 35 persen biodiesel dengan 65 persen bahan bakar minyak jenis Solar, atau disebut B35.

Program ini digadang-gadang bakal berkontribusi dalam menekan volume impor minyak domestik. Sehingga devisa negara akan lebih hemat.

Ditambah lagi, program B35 ini juga bagian dari komitmen Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Yakni meminimalisir penggunaan bahan bakar berbasis fosil.

Baca juga: Industri Otomotif Dukung Implementasi Biodiesel B35, Gaikindo: Bisa Tekan Impor BBM

Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto menilai, program B35 hanya untuk mementingkan dan memberikan untung kepada industri biodiesel.

Ia melihat adanya masalah subsidi yang besar untuk pelaku industri biodiesel.

Diketahui, bahwa subsidi tersebut diperoleh dari pungutan ekspor kelapa sawit.

Namun yang perlu dilihat dalam konteks ini adalah besarnya pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap industri biodiesel berdampak pada tergerusnya harga komoditas kelapa sawit di tingkat petani kecil.

Sebab pungutan atas harga CPO (Crude Palm Oil), mempengaruhi harga CPO lokal yang menjadi referensi untuk merumuskan harga pembelian tandan buah segar (TBS) petani.

"Bagaimanapun klaim yang dilakukan oleh pemerintah terutama dalam konteks penghematan devisa negara namun korbannya adalah petani kelapa sawit," papar Mansuetus dalam sebuah diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Dalam catatan SPKS, penggunaan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada 2021, mayoritas dipergunakan untuk pembayaran selisih harga biodiesel mencapai Rp51 triliun atau 97,09 persen dari total realisasi belanja BPDPKS.

Baca juga: Minyak Goreng Bekas Berpotensi Hasilkan Biodiesel Rendah Emisi

Sementara sisanya digunakan untuk kegiatan beban penyaluran dana riset hingga beban penyaluran dana peremajaan kebun kelapa sawit.

SPKS juga telah membuat studi terkait siapa-siapa saja yang mendapatkan untung dari bisnis biodiesel ini.

Dalam hasil laporan studi SPKS mencatat, bahwa keuntungan industri biodiesel sangatlah besar.

Ada beberapa perusahaan yang dipungut kecil namun mereka menikmati untung dari subsidi.

Baca juga: Penggunaan Biodiesel Diklaim Bisa Hemat Devisa Rp 176 Triliun

Terdapat dua kelompok korporasi yang menerima subsidi biodiesel dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan pungutan ekspor sawit yang dibayarkannya elama periode 2019-2021.

Kelompok korporasi tersebut ialah Royal Golden Eagle dan KPN Corp.

Kedua kelompok korporasi tersebut lebih banyak membayar pungutan ekspor daripada menerima subsidi biodiesel.

Sementara kelompok korporasi lainnya menerima dana lebih besar melalui subsidi biodiesel daripada pungutan ekspor yang dibayarkan kelompok korporasi tersebut.

Dari dua belas kelompok korporasi penerima subsidi biodiesel pada periode 2019-2021, Wilmar merupakan kelompok korporasi yang paling diuntungkan dengan adanya skema subsidi biodiesel dari dana pungutan ekspor sawit dan produk turunannya.

Baca juga: Program Biodiesel Akan Hemat Devisa Negara Hingga Rp 176 Triliun

Wilmar mendapatkan subsidi biodiesel hampir tiga kali lipat dari jumlah pungutan ekspor yang dibayarkannya selama periode 2019-2021. Surplus yang diperoleh Wilmar mencapai Rp14,42 triliun.

Dengan adanya laporan ini, lanjut Mansuetus, pihaknya mendorong agar pemerintah membatalkan program B35 tersebut dan menghentikan subsidi untuk industri biodiesel.

"Kami memandang bahwa industri biodiesel memiliki kemampuan untuk membiayai sendiri program tersebut tanpa disubsidi," papar Mansuetus.

"Evaluasi itu dibutuhkan agar Pemerintah membuat roadmap nasional badan dana sawit untuk memperkuat perkebunan rakyat sebagai masa depan sawit Indonesia dan energi baru terbarukan yang bersih. Sehingga dengan demikian, petani yang buntung dapat lebih sejahtera," pungkasnya.