Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan seluruh jajarannya wajib melakukan pelaporan harta kekayaan terhadap negara.

Hal ini sekaligus merespons publik yang mempertanyakan apakah pegawai di Kementerian Keuangan turut melakukan pelaporan ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya sampaikan seluruh jajaran Kemenkeu pada level pejabat sesuai dengan aturan Undang-Undang, wajib melaporkan harta kekayaan pejabat negara LHKPN yang dalam hal ini kemudian dilaporkan kepada KPK,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (24/2/2023).

Baca juga: Kasus Mario Anak Pejabat Pajak, Sri Mulyani Copot Jabatan Rafael hingga Sampaikan 3 Langkah Korektif

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa untuk pegawai Kemenkeu termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus tetap melakukan pelaporan harta kekayaan, meski tidak termasuk ke dalam kategori pejabat negara.

Laporan harta kekayaan itu nantinya akan dilaporkan dan diteliti oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu.

Adapun bagi pegawai yang tidak melakukan pelaporan, Menkeu menegaskan bakal menindak tegas.

“Mereka yang tidak melakukan pelaporan dilakukan tindakan disiplin,” tuturnya.

Laporan harta kekayaan tersebut, lanjut dia, nantinya akan dianalisis untuk kemudian ditindaklanjuti apabila menunjukan satu perkembangan yang tidak wajar dari harta kekayaan pejabat maupun pegawai Kemenkeu.

Lebih jauh Menkeu mengatakan kementeriannya terdiri dari 78.640 pegawai. Berdasarkan status dari laporan hasil kekayaan pejabat negara dan laporan harta kekayaan, untuk tahun 2022 ini 99,98 persen melakukan pelaporan.

Kemudian untuk tahun 2021 sebanyak 99,87 persen melakukan pelaporan. Dan pada 2020 99,86 persen melakukan pelaporan harta kekayaan.

Ia pun meminta Inspektorat Jenderal Kemenkeu mengambil langkah tegas khususnya dalam menganalisis laporan tersebut.

Selain itu ia meminta Inspektorat Jenderal Kemenkeu juga melakukan tindakan agar kewajaran harta kekayaan para pejabat serta pegawai Kemenkeu dapat dipastikan.

“Kami memahami bahwa menjaga 78.640 pegawai adalah sebuah oekerjaan yng besar dan penting dan tentu harus terus ditingkatkan,” tuturnya.

“Oleh karena itu, kami juga akan meminta bantuan kepada seluruh msyarakat membantu kami menjaga integritas dan tingkah laku seluruh jajaran Kemenkeu, para pejabatnya untuk tetap setia terhadap janji dan sumpah jabatan mereka menjaga integritas dan tidak melakukan tidnakan melanggar aturan, termasuk konflik kepentingan dan memperkaya diri sendiri dan pihak lainnya,” imbuh Sri Mulyani.

Sebelumnya, Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo sebagai pejabat eselon III atau Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan II.

Pencopotan itu dilakukan setelah Kementerian Keuangan melakukan pemeriksaan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo.

"Pada tanggal 23 Februari yang lalu inspektorat jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, di dalam rangka untuk Kemenkeu mampu melangsungkan pemeriksaan, maka mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Doakan David Pulih, Kutuk Tindakan Keji Anak Pejabat Pajak

Sri Mulyani mengatakan, dasar pencopotan jabatan Rafael Alun Trisambodo sesuai Pasal 31 Ayat 1 PP 94 Tahun 2021 mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Saat ini sudah diterbitkan surat tugas pemeriksaan pelanggaran disiplin untuk saudara RAT yaitu Nomor ST 321/inspektoratjenderalIJ/IJ.1/2023," tegasnya.

Sebagai informasi, Mario Dandy Satrio, anak Rafael Alun Trisambodo diketahui menjadi tersangka penganiayaan seorang remaja hingga koma. Dandy akhirnya dijadikan tersangka.

Selain tindakannya dianggap brutal, Dandy juga sering pamer kekayaan seperti menggunakan motor gede yang harganya ratusan juga dan mobil-mobil mewah.

Belakangan salah satu mobilnya yang ia pamerkan yaitu Robicon dikabarkan adalah mobil bodong alias tanpa surat-surat pajak.