TRIBUNNEWS.COM - Hendi beri peringatan keras bagi oknum yang gunakan anggaran pemerintah untuk bancakan.

Kepala LKPP Republik Indonesia, Hendrar Prihadi menekankan bahwa anggaran pemerintah untuk pengadaan tidak hanya sebatas guna mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan.

Pria kelahiran Semarang, 30 Maret 1971 yang akrab disapa Hendi itu menyebutkan bahwa pemanfaatan anggaran pemerintah dalam konteks pengadaan harus juga mampu menggerakkan ekonomi yang inklusif.

Baca juga: Kepala LKPP Hendi Ungkap Banyak ASN Takut Terlibat dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Hal itu ditegaskannya dalam kegiatan HMI Jabodetabeka - Banten di Balai Pusdiklat Kemensos RI, Kramat jati, Jakarta Timur, Selasa (7/3/2023).

Walikota Semarang dua periode itu pun memberikan peringatan keras bagi oknum-oknum yang saat ini masih memandang anggaran pemerintah sebagai 'bancakan' atau sebuah santapan gratis untuk dibagi-bagi.

"Nah problemnya, ini (anggaran) sering dijadikan bancakan oleh dalam tanda kutip, oknum. Sehingga belanja - belanja ini digunakan untuk kepentingan pribadi," tuturnya.

Hendi mengungkapkan bahwa lembaga yang dipimpinnya saat ini terus melakukan upaya digitalisasi untuk menguatkan sistem pengadaan barang atau jasa yang lenih transparan dan terintegrasi.

"Jadi digitalisasi hari ini kami gunakan sebagai instrumen penting dalam mendorong peningkatan sistem yang transparan serta terintegrasi, dan bisa terwujud inklusi ekonomi," jelasnya.

Di sisi lain Hendi juga menerangkan tentang alasannya bersama LKPP RI menganggap perlu untuk mendorong terwujudnya ekonomi yang inklusif atau inklusi ekonomi.

Menurutnya, inklusi ekonomi adalah faktor penting dalam upaya penguatan ketangguhan ekonomi Indonesia.

Sebab itu, Hendi meyakini bahwa membangun ekonomi yang inklusif adalah sama dengan membangun kekuatan fondasi ekonomi bangsa.

"Inklusi ekonomi ini adalah strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian, dengan memberi kesempatan dan kemakmuran yang sama pada seluruh lapisan masyatakat," tutur Hendi.

"Untuk itu dengan digitalisasi yang dilakukan LKPP, akses informasi pengadaan bisa dibuat lebih terbuka. Sehingga hari ini kami maksimalkan e-katalog, dan selanjutnya juga kita luncurkan platform baru yang lebih integratif," tambahnya.

Terakhir, Hendi pun meminta agar adanya banyak pihak yang turut mengawasi proses pengadaan di Indonesia agar mampu benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

"Salah satunya HMI, terkhusus HMI Jabodetabeka-Banten ini. Saya harap bisa turut melakukan supervisi di daerah masing-masing agar pengadaan pemerintah dapat memiliki manfaat yang luas," tandas Hendi.