Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, industri furnitur merupakan salah satu sektor padat karya yang menjadi penopang kemajuan ekspor Indonesia.

Ia juga mengatakan, industri furnitur memiliki potensi pasar mencapai sekitar 500 miliar dolar AS.

Sedangkan proyeksi potensinya berdasarkan World Furniture Account Federation mencapai kurang lebih 700 miliar dolar AS dengan pertumbuhan berkisar 6 hingga 10 persen.

Baca juga: Menko Airlangga: Infrastruktur Jalan Belum Bisa Saingi Pertumbuhan Otomotif

Berdasarkan catatan Airlangga, sepanjang lima tahun terakhir, kinerja ekspor industri furnitur Indonesia terus meningkat hingga 77,9 persen.

Nilai ekspor furnitur pada 2021 mencapai 2,8 miliar dolar AS atau naik sebesar 33 persen dibandingkan 2020.

Sedangkan pada 2022, ekspor industri furnitur kayu dan rotan terpantau cukup stabil di angka 2,9 miliar dolar AS.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan industri furnitur sebesar 5 miliar dolar AS di 2024, sehingga perlu dilakukan beberapa langkah strategis seperti peningkatan ekspor dan substitusi impor.

Selain itu, diharapkan juga lebih banyak produk furnitur yang dijual di platform e-commerce Indonesia.

“Saingannya (industri furnitur Indonesia) kuat seperti Tiongkok dan Vietnam. Jangan kalah dengan mereka. Sky is the limit untuk industri ini yang merupakan penghasil devisa (bagi Indonesia),” ucap Airlangga dalam keterangannya, dikutip Sabtu (11/3/2023).

Baca juga: IFEX 2023 Optimis Memajukan Industri Furnitur Indonesia di Kancah Internasional

Ia melanjutkan, saat ini industri furnitur mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 143 ribu orang dan jumlah perusahaan yang tergabung sebanyak 1.114 ribu unit usaha.

Pertumbuhan PDB industri furnitur memiliki pencapaian gemilang pada 2021 sebesar 8,16 persen dan di 2022 sebesar 0,21 persen diiringi dengan rata rata utilisasi yang cenderung stabil.

Data terakhir pada Desember 2022 mencatatkan utilisasi industri furnitur berada di angka 74,16 persen.

Industri furnitur juga menghadapi beberapa tantangan terkait ketersediaan bahan baku, inovasi desain produk, kreasi kesesuaian selera pasar, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi tepat guna terutama terkait kelestarian lingkungan.

“Untuk hambatan bahan baku, hal ini (masalah) klasik yang harus diselesaikan karena itu dibutuhkan UMKM. Kita rapatkan lagi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)," papar Airlangga.

"Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) diminta oleh Uni Eropa, apalagi sekarang berdasarkan aturan yang berlaku di Eropa untuk seluruh produk berbasis hutan, baik kelapa sawit, furnitur, kopi, dan lain-lain, semuanya dikejar jejaknya bahwa mereka tidak ingin ini berasal dari hutan ilegal," pungkasnya.