Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

DPR Dorong Masyarakat Siap Digital Tingkatkan Produktivitas Tenaga Kerja

Lodewijk F Paulus mengatakan pembentukan masyarkast siap digital dapat dilakukan dengan mendorong aspek-aspek penting.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in DPR Dorong Masyarakat Siap Digital Tingkatkan Produktivitas Tenaga Kerja
Istimewa
Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Lodewijk F Paulus mengatakan pembentukan masyarkast siap digital dapat dilakukan dengan mendorong aspek-aspek penting.

Hal itu, menurutnya, sama apa yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa media sosial adalah budaya baru.

“Masyarakat siap digital tingkatkan sisi literasi, aksesibilitas, keterampilan, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja,” ucap Lodewijk dalam webinar Aptika Kominfo dikutip Minggu (16/4/2023).

Baca juga: Nilai Investasi ke UMKM Mencapai Rp318 Triliun, Telah Serap 7 Juta Tenaga Kerja

Lebih lanjut Lodewijk memaparkan terkait kenapa media social menjadi budaya baru karena dari data yang ada pada bulan Januari 2023 oleh Essential Digital Headlines, dikatakan bahwa jumlah populasi Indonesia saat ini adalah 276,4 Juta orang.

Dari 276,4 juta orang ini, ada 58,2 persen melakukan urbanisasi.

“Artinya bahwa dari 58,2 persen penduduk Indonesia ini melakukan perpindahan dari desa menuju kota yang bisa membawa pengaruh terhadap pihak yang bersangkutan,” ucap Lodewijk.

Berita Rekomendasi

“Kemudian hebatnya lagi adalah dari 276,4 juta penduduk Indonesia, ada 28 persen yang memegang Handphone lebih dari satu,” tambahnya.

Kemudian dari 276,4 Juta penduduk Indonesia ini ada 77 persen atau 212,9 Juta yang sudah menggunakan internet.

Lalu dari 276,4 Juta Penduduk, ada 60,4 persen atau 167 Juta orang yang aktif di media social.

Lodewijk juga menyampaikan ada 167 juta orang yang sangat rentan terpengaruh penetrasi budaya asing.

Terlalu mudah budaya asing mempengaruhi kearifan lokal yang selama ini kita miliki.

Fenomena yang terjadi saat ini media social dianggap lebih emansipatif dan egaliter, karena dapat langsung menyuarakan pandangan individu ke ranah publik.

Namun, media sosial perlu digunakan dengan bijak, agar tidak mengubah budaya Indonesia yang toleran dan ramah.

Baca juga: Perusahaan Peluncuran Satelit Virgin Orbit PHK 85 Persen Tenaga Kerja

Perubahan sosial pada masyarakat modern pada umumnya lebih mudah dan cepat terjadi dibandingkan masyarakat yang masih tradisional.

Hal ini karena masyarakat modern biasanya anggotanya bersifat heterogen, memiliki sifat yang lebih terbuka, dengan hal-hal baru dan bersikap rasional.

“Media sosial dapat mengubah kebiasaan kita, karena budaya masyarakat Indonesia yang sudah tertanam sejak dulu bisa luntur akibat dampak dari globalisasi yang terus berlangsung. Sampai akhirnya kita lupa bahwa media sosial tidak selamanya memberikan dampak positif,” tuturnya.

Secara khusus Lodewijk memaparkan Undang-undang yang mengatur dan membatasi penggunaan ruang digital yakni, Penyebaran Video Asusila, Menyebarkan video ausila dapat dijerat pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar, Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dan Pasal 45 Ayat (1) UU 19/2016.

Baca juga: Jokowi: Peluang Tenaga Kerja RI Bisa Diambil Pekerja Asing dan Robot Jika Tak Kuasai Keahlian Baru

Judi Online, Pelaku judi online dapat dipidana dipenjara paling lama 6 taun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar karena telah sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dan Pasal 45 Ayat (2) UU 19/2016. Pencemaran nama baik dimedia elektronik Orang yang melakukan pencemaran nama baik di media elektronik dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750 juta.

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Pasal 45 Ayat (3) UU 19/2016.

Pencemaran nama baik ini, mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam Ppasal 310 dan Pasal 311 KUHP dan hanya dapat dihukum jika ada pengaduan dari korban (delik aduan).

Penjelasan Pasal 27 (3) dan Pasal 45 Ayat (5) UU 19/2016. Penyebaran ujaran kebencian berdasarkan SARA dimedia elektronik.

Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas